Perbesar Porsi Swasta Garap Infrastruktur
Kamis, 09 Oktober 2014 – 08:10 WIB
JAKARTA - Terbatasnya anggaran pemerintah menjadi kendala klasik yang menghambat pembangunan infrastruktur. Karena itu, ke depan pemerintah berjanji lebih banyak melibatkan swasta dalam pembangunan proyek-proyek infrastruktur.
Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyatakan, ketidakjelasan pembiayaan itu menjadi salah satu penyebab minimnya proyek infrastruktur. Bahkan, proyek yang sudah berjalan pun tidak sedikit yang berhenti karena tidak ada kejelasan pembiayaan. "Karena itu, kita akan tarik lebih banyak swasta dengan memperkuat skema public private partnership (kerja sama pemerintah dan swasta)," ujarnya kemarin (8/10).
Menurut Bambang, pemerintah segera menyeleksi proyek-proyek infrastruktur yang menjadi prioritas. Lalu, menetapkan dengan jelas proyek mana yang akan dibiayai dengan APBN, serta proyek yang akan dibiayai dengan skema public private partnership. "Termasuk apakah suatu proyek diserahkan kepada BUMN atau ke swasta," katanya.
Dia mengakui, selama ini juga ada beberapa proyek dengan skema public private partnership yang mengalami kendala. Karena itu, pemerintah terus mendorong peningkatan peran Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP). "KPPIP jadi andalan untuk mempercepat proyek infrastruktur," ucapnya.
JAKARTA - Terbatasnya anggaran pemerintah menjadi kendala klasik yang menghambat pembangunan infrastruktur. Karena itu, ke depan pemerintah
BERITA TERKAIT
- ASDP Maksimalkan Layanan Penyeberangan Prima pada Libur Nataru
- Tol Palembang-Betung Ditargetkan Rampung pada 2026
- Layanan SIM Keliling Hari Ini, Ada 2 Gerai, Cek di Sini Lokasinya
- Lewat Cara ini, PLN IP Siap Raih Peluang di Pasar Global
- KAI Group Angkut 22,9 Juta Penumpang saat Liburan Nataru 2024-2025
- Kadin Indonesia Mengapresiasi Pemerintah yang Mendengar Masukan Masyarakat Terkait PPN 12 Persen