Perbesar Porsi Swasta Garap Infrastruktur
Kamis, 09 Oktober 2014 – 08:10 WIB
Sebagaimana diwartakan, KPPIP dipersiapkan untuk mengelola proyek prioritas yang harus dibangun dalam 1-5 tahun ke depan. Itu sesuai arahan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas). Karena itu, proyek-proyek berskala besar dan prioritas nanti langsung diawasi KPPIP.
Direktur Kerja Sama Pemerintah dan Swasta atau Public Private Partnership (PPP) Bappenas Bastari Pandji Indra menambahkan, keterlibatan swasta memang menjadi keharusan karena terbatasnya anggaran pemerintah untuk pembangunan infrastruktur. "Dalam lima tahun ke depan, setidaknya Indonesia butuh USD 550,3 miliar," ujarnya.
Menurut Bastari, dana yang setara Rp 6.000 triliun itu dibutuhkan untuk membangun berbagai infrastruktur sepanjang periode 2015-2020. Mulai sektor transportasi, energi, perumahan, hingga telekomunikasi. "Kalau ingin ekonomi tumbuh baik, semua infrastruktur harus dibenahi," katanya.
Data Bappenas menunjukkan, infrastruktur jalan membutuhkan dana yang terbesar, yakni hingga USD 107 miliar. Lalu, infrastruktur sumber daya air USD 91,6 miliar, air bersih dan sanitasi USD 55,9 miliar, serta transportasi laut USD 47,2 miliar.
JAKARTA - Terbatasnya anggaran pemerintah menjadi kendala klasik yang menghambat pembangunan infrastruktur. Karena itu, ke depan pemerintah
BERITA TERKAIT
- Jembatani Kebutuhan Diaspora, Master Bagasi Dukung Pertumbuhan Ekonomi
- Harga Emas Antam Hari Ini 7 Januari 2025 Turun Tipis, Berikut Daftarnya
- Realisasi APBN untuk Subsidi BBM hingga Listrik 2024 Capai Rp 434,3 Triliun
- Pemkab Sukoharjo Sebut 7.000 Lowongan Kerja Siap Menampung Eks Karyawan Sritex
- Pakar Dorong Apple Segera Bangun Pabrik di Indonesia
- Dana Kelola Tembus Rp50 Triliun di Akhir 2024, Wujud Kepercayaan Investor pada BRI-MI