Percayalah, Ahok Tak Mungkin Bisa Mendikte PDIP

Percayalah, Ahok Tak Mungkin Bisa Mendikte PDIP
Gubernur DKI Basuki T Purnama alias Ahok. Foto: dokumen JPNN.Com

jpnn.com - JAKARTA - Pengamat politik dari Universitas Jayabaya, Igor Dirgantara, menganggap PDI Perjuangan sudah melakukan langkah tepat dalam menyikapi pencalonan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Sebab, PDIP tak mau terburu-buru dan gegabah mendukung pencalonan Ahok.

Igor mengatakan, PDIP yang memenuhi syarat kepemilikan kursi di DPRD untuk sendirian mengusung calon sebenarnya bisa saja mendukung Ahok. Namun, katanya, partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu tentu perlu memastikan status hukum Ahok dalam kasus dugaan korupsi RS Sumber Waras dan suap reklamasi Teluk Jakarta yang kini diusut KPK.

Selain itu, katanya, PDIP tentu berat hati mendukung calon kepala daerah yang memilih maju lewat jalur perseorangan atau independen. "Hal ini menunjukkan jika PDIP sebagai partai politik besar penguasa 28 kursi DPRD DKI Jakarta tidak asal tergiur dengan popularitas dan elektabilitas tinggi petahana Basuki Tjahja Purnama alias Ahok, seperti halnya partai Nasdem dan Hanura," kata Igor di Jakarta, Minggu (12/6).

Igor mengibaratkan PDIP tak mau membeli kucing dalam karung. PDIP tentu merasa lebih nyaman jika mengusung kader sendiri di pilkada, sembari membangun koalisi dengan parpol lainnya.

Lebih lanjut Igor mengatakan, Ahok juga sudah mulai terlihat kurang percaya diri sehingga bermanuver menggoda parpol besar, seperti PDIP. Igor pun meyakini Ahok masih sangat berharap bise berduet dengan kader PDIP, Djarot S Hidayat.

Masalahnya, lanjut Igor, PDIP tentu punya gengsi tinggi. Karenanya, PDIP tak mungkin mau didikte Ahok.

“Sebagai partai besar yang lama eksis dalam politik nasional, PDIP punya harga diri, kredibilitas dan pengaruh. PDIP yang bisa mengatur Ahok, bukan sebaliknya," jelasnya.

Igor pun berharap cara PDIP menyikapi calon kepala daerah dari jalur perseorangan bisa menjadi momentum kembalinya peran dan fungsi partai politik. Tujuannya untuk bisa membalik deparpolisasi  menjadi deindependensi dalam pencalonan kepala daerah.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News