Percayalah, HTI Bukan Berdakwah Tapi Mau Membubarkan NKRI
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR Hamka Haq yang membidangi keagamaan mendukung rencana pemerintah membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Menurut politikus PDI Perjuangan itu, HTI punya agenda mendirikan negara bersistem khilafah di Indonesia.
"Pandangan keagamaan kan itu mereka politik. HTI itu kan gerakan politik bukan gerakan dakwah," katanya kepada JPNN, Selasa (16/5).
Guru besar di IAIN Alauddin Makassar itu menambahkan, agenda politik HTI seperti mengampanyekan kebencian pada NKRI. HTI pun terus menyerukan ke anggota-anggotanya untuk memperjuangkan bangsa dan negara bersistem khilafah.
"Mereka mendidik orang agar percaya bahwa NKRI ini tidak benar, tagut, negara kafir, negara apa, mereka harus bubarkan itu (Indonesia). Kemudian bergabung dengan Khalifah se-dunia," kata dia.
Hamka juga membantah bahwa HTI hanya sebagai wadah dakwah. Menurutnya, dakwah tidak seperti yang disampaikan HTI yaitu mendirikan negara bersistem khilafah di Indonesia.
"Bukan dakwah. Dakwah itu kan tentang kejujuran, tentang bagaimana menyampaikan kebaikan. Kalau HTI itu politik sudah. Menyangkut ideologi, dasar negara, dan dasar negara itu sendiri," kata dia.
Ketua umum Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) itu menegaskan, sistem khilafah sangat bertentangan dengan demokrasi, Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Karenanya, sistem khilafah tidak cocok untuk negara modern dan demokrasi.
"Khilafah artinya Indonesia harus bubar untuk bergabung dengan Khilafah dunia. Itu kan artinya membubarkan NKRI," tandas dia. (mg4/jpnn)
Anggota Komisi VIII DPR Hamka Haq yang membidangi keagamaan mendukung rencana pemerintah membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Menurut politikus
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga
- Waket Komisi VIII DPR-LDII Ingatkan Persoalan Kebangsaan Hadapi Tantangan Berat
- Kumpul Bareng Komunitas Tionghoa di PIK, Ridwan Kamil Gaungkan Toleransi
- Ahmad Muzani Ungkap Cerita Prabowo Terbitkan PP 47 Hapus Utang Rakyat: Amanat Pancasila
- Presiden Prabowo dan Tantangan Aktualisasi Pancasila
- Kemanusiaan yang Adil dan Beradab jadi Landasan Egi-Syaiful Membangun Lamsel
- Hari Kesaktian Pancasila, dari Beleid Menteri Panglima Angkatan Darat ke Keputusan Pejabat Presiden