Percepat Bongkar 2.271 Kotak Suara, Gembok Dijebol

jpnn.com - KUNINGAN - Sejumlah anggota kepolisian dari Polres Kuningan mengawal ketat gedung KPUD Kabupaten Kuningan yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Selasa (12/8).

Kehadiran anggota korps Bhayangkara di gedung penyelenggara pemilihan umum itu dalam rangka mengawasi proses pembongkaran kotak suara yang sedang dilakukan komisioner KPUD.

Pembongkaran terpaksa dilakukan KPUD berdasarkan perintah KPU Pusat melalui surat edaran Nomor 1468 yang disampaikan melalui KPU Provinsi Jawa Barat. Tercatat sebanyak 2.271 kotak surat suara pilpres dari semua TPS dibongkar.

Menurut pihak KPUD, pembongkaran seluruh kotak suara pilpres tidak hanya dilakukan di Kabupaten Kuningan. Melainkan juga berlaku di seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Hal ini dilakukan guna mencari bukti terkait gugatan sengketa pilpres yang saat ini sedang disidangkan di Mahkamah Konstitusi (MK).

Proses pembongkaran kotak suara dihadiri kedua saksi dari pasangan nomor urut satu dan dua serta para komisioner KPUD. Hanya Ketua KPUD Hj Heni Susilawati tidak terlihat menyaksikan pembongkaran. Tak ketinggalan perwakilan panwaskab menghadiri kegiatan tersebut.

Pantauan Radar Cirebon (Grup JPNN), prosesi pembongkaran kotak suara berlangsung lancar dan tanpa hambatan. Kotak suara yang berada di samping gedung KPUD tersebut dibuka paksa oleh petugas KPUD disaksikan para saksi dari masing-masing pasangan capres. Pembongkaran kotak suara terpaksa dilakukan secara paksa dengan menjebol kunci gembok menggunakan mesin gerinda sesuai kesepakatan yang sebelumnya dibicarakan dengan para saksi dan aparat keamanan.

Langkah ini diambil mengingat jumlah kotak suara yang begitu banyak, sehingga dipastikan akan menyita waktu jika KPU mencari terlebih dahulu kunci-kunci gembok tiap kotak suara.

Divisi Teknis Penyelenggaraan KPUD Kabupaten Kuningan Dadan Hamdani yang ikut mengawal prosesi itu menjelaskan, pembongkaran seluruh kotak suara pilpres sesuai dengan instruksi dari KPU Pusat atas perintah MK. Agar proses pembongkaran tidak ada kecurigaan, KPUD mengundang saksi dari masing-masing capres, aparat keamanan dan panwaskab.