Percepat Pembangunan Kampus UIII, Jokowi Akan Pertemukan Warga dengan Menteri ATR/BPN
jpnn.com, DEPOK - Proyek Strategi Nasional (PSN) Kampus Universitas Islam Indonesia Internasional (UIII) masih menyisakan persoalan terhadap warga yang belum dipenuhi hak-haknya.
Ketua Umum Solidaritas Merah Putih (Solmet) Silfester Matutina mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo berencana mempertemukan ahli waris pemilik tanah Kampung Bojong-Bojong Malaka dengan Menteri ATR/BPN RI Hadi Tjahjanto, guna mempercepat penyelesaian masalah tersebut.
"Presiden berjanji akan segera memanggil Menteri ATR/BPN dan mempertemukannya dengan ahli waris," kata Silfester, kepada awak media, belum lama ini.
Pernyataan presiden itu disampaikan kepadanya saat dirinya melaporkan permasalahan tanah masyarakar Kampung Bojong-Bojong Malaka di acara Rembug Nasional Sukarelawan Militan Somet di Bogor, pada Sabtu (16/9).
Ketua LSM Koalisi Rakyat Anti Mafia Tanah (KRAMAT) Yoyo Effendi, atas nama ahli Waris Pemilik Tanah Kampung Bojong-Bojong Malaka, membenarkan pernyataan Silfester.
Dia mengaku mendengar dan menyaksikan langsung Silfester melaporkan kasus tersebut dan meminta Presiden Jokowi membantu mempercepat penyelesaian dengan memenuhi tuntutan ahli waris.
"Saya yakin Presiden Jokowi segera memanggil pak menteri dan mempertemukannya dengan kami," ungkap Yoyo Effendi.
Menurut Yoyo, tuntutan ahli waris agar Menteri ATR/BPN RI segera membatalkan sertifikat-sertifikat hak pakai milik RRI dan Kemenag yang terbukti cacat administrasi dan cacat yuridis.
Jokowi disebutkan bakal mempertemukan warga dengan Menteri ATR/BPN guna mempercepat pembangunan kampus UIII.
- Pemberedelan Lukisan Yos Suprapto, Bonnie PDIP Singgung Prabowo, Tidak Mungkin
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- Jawab Tudingan, Dolfie PDIP Bilang Aturan PPN 12% Diinisiasi Pemerintahan era Jokowi
- Menteri ATR Nusron Wahid Sebut Sertifikasi Tanah Wakaf Masih Minim
- Perdana di Era Prabowo, Pameran Lukisan Tunggal Seniman Kawakan Ini Diberedel
- Deddy Tidak Membantah Upaya Jokowi Mau Mengobok-Obok PDIP Mengganti Hasto