Percepat Populasi Sapi di Aceh, Ini Permintaan Dirjen PKH

jpnn.com, BIREUEN - Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) Kementerian Peertanian I Ketut Diarmita meminta Provinsi Aceh terus menggenjot pelaksanaan Upsus Siwab (Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting).

Itu dilakukan dalam upaya mendukung percepatan peningkatan populasi sapi di dalam negeri melalui kegiatan Inseminasi Buatan (IB), sinkronisasi dan penanganan gangguan reproduksi pada sapi milik peternak.

Sebagaimana diketahui, saat ini kegiatan IB menjadi fokus utama bagi jajaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan di seluruh Indonesia setelah dilakukan pencanangan UPSUS SIWAB oleh Menteri Pertanian pada acara panen pedet tanggal 8 Oktober 2016 di Lamongan.

Diarmita menyampaikan, kegiatan IB pada ternak sapi merupakan salah satu upaya penerapan teknologi tepat guna yang merupakan pilihan utama untuk peningkatan populasi dan mutu genetik sapi.

Melalui kegiatan IB, penyebaran bibit unggul ternak sapi bisa dilakukan dengan murah, mudah dan cepat, serta diharapkan bisa meningkatkan pendapatan para peternak.

“Strategi yang kita gunakan yaitu dengan memastikan sapi/kerbau betina dewasa sebagai akseptor untuk dibuntingkan dengan menggunakan teknik IB. Untuk mengoptimalkan strategi tersebut secara bersamaan juga harus diikuti peningkatan kualitas unsur-unsur yang berpengaruh terhadap keberhasilan IB yaitu ternak, peternak, semen beku, dan petugas (Inseminator, PKb dan ATR)," ujar Diarmita.

Kegiatan yang dilaksanakan di Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh tersebut dihadiri Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH), Staf Ahli Menteri Pertanian Bidang Lingkungan Hidup (PJ Upsus Siwab Provinsi Aceh), Kepala Dinas Peternakan Provinsi Aceh, Bupati Bireuen, Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan Kabupaten Bireuen, Para petugas Inseminator, Pkb, ATR dan peternak, serta tokoh masyarakat di Kabupaten Bireuen.

Diarminta menambahkan, pelaksanaan kegiatan Upsus Siwab menggunakan pendekatan yang lebih banyak melibatkan peran aktif masyarakat.