Percepat PP Pembayaran THR Jelang Pilpres, Pak Jokowi Panik?

jpnn.com, JAKARTA - Rencana pemerintahan Joko Widodo alias Jokowi mempercepat penerbitan PP tentang pembayaran THR (tunjangan hari raya) dan gaji ke-13 bagi PNS, TNI/Polri, dan pensiunan disinyalir sarat kepentingan politik.

Dugaan itu disampaika Juru Kampanye Nasional Prabowo - Sandiaga, Mohammad Nizar Zahro.

BACA JUGA : Ini Surat tentang PP Pembayaran THR PNS Dipercepat, Honorer K2 Muak

Pasalnya, PP itu ditargetkan selesai sebelum Pilpres dan pencairannya dilakukan pada bulan Mei, sebulan sebelum Lebaran. Hal itu, menurut Nizar, sulit dipisahkan dari upaya meningkatkan elektabilitas Jokowi yang juga capres petahana.

"Dipercepatnya pencairan THR menjadi sebelum Pemilu 17 April 2019, menunjukkan capres 01 semakin panik, sehingga menggunakan cara-cara kotor untuk meraih dukungan dari PNS, Polri dan TNI," ucap Nizar kepada JPNN, Sabtu (23/2).

BACA JUGA : Jokowi Janjikan Tunjangan Kinerja Paling Maksimal untuk Pegawai BPN

Selain itu, kata politikus Senayan ini, tak sejalan dengan klaim keberhasilan pembangunan oleh pemerintah, yang masih memakai cara-cara yang tidak elegan dalam meraih dukungan.

"Dengan makin seringnya pencairan dana-dana tunai, termasuk mempercepat pencairan THR, mengindikasikab bahwa sesungguhnya elektabilitas Capres 01 makin hari makin menurun drastis," tukasnya.