Percepat Realisasi APBD-Penanganan Inflasi, Tim Kemendagri Turun Langsung ke Papua

"Namun, apabila belum teranggarkan, bisa menggunakan Anggaran BTT," ujarnya.

"Sebagaimana arahan Bapak Menteri Dalam Negeri, daerah perlu fokus dalam upaya penanganan inflasi, menjadikan penanganan inflasi sebagai kata kunci seperti pada saat penanganan Covid-19 yang lalu," ujar Fatoni.

Terkait dengan penanganan inflasi, Fatoni menjelaskan anggaran bantalan sosial dalam penanganan dampak inflasi, selain dianggarkan dalam APBD Perubahan, bisa menggunakan BTT dan Bansos, menggunakan dua persen Dana Transfer Umum (DTU).

"Bisa menggunakan dana desa maksimal 30 persen, dan menggunakan Bansos dari Kementerian Sosial," katanya.

Hadir dalam kegiatan FGD monev dan asisten perceoatan realisasi anggaran, penanganan inflasi dan penggunaan produk dalam negeri di Papua, antara lain Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Plh Direktur Perencanaan Anggaran Daerah, Kasubdit Dukungan Teknis, Dit. P2KD, Ditjen Bina Keuda, Kepala Bagian Perencanaan, Tim Teknis Ditjen Bina Keuangan Daerah, Sekda Provinsi Papua, Kepala BPKAD Provinsi Papua, Kepala Badan Pendapatan Provinsi Papua, Inspektorrat provinsi, Kepala OPD Provinsi Papua, Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Papua, Kepala Bidang Perbendaharaan, BPKAD Provinsi Papua, Kepala BPKAD Kabupaten/Kota se-Papua dan Kepala Bidang Akuntansi dan OPD terkait kabupaten/kota hadir secara virtual. (rhs/jpnn)