Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria Jadi Perhatian Utama Presiden Jokowi

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan ada dua program utama yang menjadi perhatian Presiden Joko Widodo untuk mempercepat pengukuhan kawasan hutan dalam rangka mendukung proyek strategis nasional.

Yakni, percepatan penyelesaian konflik agraria untuk kepentingan masyarakat dan Online Single Submission (OSS) untuk mempermudah perizinan dan investasi.

Sebagai tindak lanjut, KSP bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), TNI/Polri dan kementerian/lembaga terkait lain berkolaborasi dengan civil society organization (CSO) tahun ini.

Menurutnya, harus ada komitmen bersama dalam melaksanakan proses pengukuhan kawasan hutan agar tercipta pengelolaan kehutanan dengan baik yang juga berpotensi terhadap seluruh pembangunan nasional.

“Diperlukan penguatan dan kolaborasi bersama guna percepatan pengukuhan kawasan hutan ini, terutama di lima provinsi prioritas."

"Yaitu, Riau, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, dan Papua."

"Ini harus tetap dilaksanakan dengan memperhatikan kelestarian dan hak-hak masyarakat. Seperti masyarakat adat, masyarakat marjinal lain yang berada di daerah tersebut,” ujar Moeldoko dalam Webinar Pengukuhan Kawasan Hutan Legal dan Legitimate secara daring pada Rabu (28/7).

Untuk mendukung hal tersebut Kementerian ATR/BPN menyiapkan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dari pelepasan kawasan hutan.