Percepatan Provinsi Papua Tengah jadi Solusi
Senin, 08 Agustus 2011 – 06:26 WIB
"Komentar dan opini yang kontraproduktif dengan upaya damai di Papua, khususnya dari pejabat di Jakarta harus diminimalisir, tidak perlu semua pejabat dari beragam institusi negara turut bicara," katanya.
Menurut Haris, komentar yang menyulut konflik perlu dihindari agar tidak memperburuk keadaan di Papua. "Penting bahwa semua pihak harus menahan mengeluarkan pernyataan yang bisa memperburuk keadaan," katanya.
Adhie M Massardi, Kordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) menambahkan, pemerintah perlu tegas menghadapi Organisasi Papua Merdeka. Apalagi saat ini sedang berlangsung konferensi International Parliamentary for West Papua (IPWP) untuk Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Oxford, Inggris yang difasilitasi anggota parlemen Inggris.
"Meskipun belum menjadi langkah resmi pemerintah Inggris, hal ini merupakan fakta nyata adanya campur tangan asing di Indonesia," ungkap Adhie.
JAKARTA - Ketegangan di bumi Cenderawasih beberapa hari ini diduga karena permasalahan ketimpangan ekonomi dan perhatian pemerintah pusat. Sejumlah
BERITA TERKAIT
- LBH Semarang Sebut Penembakan Sewenang-wenang oleh Polisi Tidak Bisa Dibenarkan apa pun Alasannya
- Kasus Polisi Tembak Polisi, AKP Dadang Iskandar Dipecat dari Polri
- BKN Ingatkan Mulai Hari Ini Cetak Kartu Peserta Seleksi PPPK 2024
- Dijatuhi Hukuman PTDH, AKP Dadang Iskandar Diam Saat Namanya Dipanggil
- Mendikdasmen Abdul Mu'ti: Guru PPPK Bisa Mengajar di Sekolah Swasta Mulai 2025
- Budayawan Anggap Jokowi Merusak Peradaban Indonesia, Rakyat Perlu Bergerak