Percepatan PTSL di Sumbar, Rahmat Saleh: Gunakan Pendekatan yang Berdampak Positif

Di sisi lain, Rahmat menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mencanangkan program terkait swasembada pangan. Rahmat pun berharap program swasembada pangan dapat berdampak pula pada perbaikan gini rasio (ukuran ketidakmerataan distribusi kepemilikan lahan di suatu wilayah. "Sekarang tingkat gini rasio kepemilikan lahan kita di angka 0,56. Itu artinya bahwa antara orang kaya kemudian orang miskin tingkat kepemilikan tanahnya itu masih panjang. Oleh karena itu, kami berharap program swasembada pangan dikaitkan dengan reformasi agraria,” katanya.

Dia berharap pemanfaatan lahan ini juga bisa digunakan atau diberikan kepada petani-petani di sekitar lahan hutan, areal hutan yang dijadikan objek lahan swasembada pangan yang akan diterbitkan TORA. Singkatnya, lanjut Rahmat, swasembada pangan tak hanya melibatkan korporasi, tetapi juga dilakukan oleh masyarakat. “Mereka (masyarakat) juga punya lahan baru hasil dari hutan program swasembada pangan," ungkap Rahmat Saleh.

Transparansi

Masih terkait persoalan agraria, Rahmat mendorong penuntasan mafia tanah tak sekadar berakhir dengan pencabutan hak tanah ataupun tindakan tegas terhadap oknum, termasuk di internal BPN belaka. Tanpa adanya tindakan hukum sebagai efek jera, Rahmat khawatir upaya “jihad” yang dilakukan Menteri Nusron mewujudkan reforma agraria tak akan maksimal.

Menurut Rahmat, hal lain yang tak kalah penting ialah transparansi, sehingga publik tak bertanya-tanya dan membuat isu terkait persoalan agraria menjadi liar. Rahmat pun mengatakan bahwa salah satu contoh kasus yang harus benar-benar dibuka kepada publik adalah kelanjutan penanganan pagar laut di Tangerang, Banten.

Sebelumnya, Nusron kepada wakil rakyat di Senayan mengungkapkan telah mencabut 50 sertipikat tanah yang berada di kawasan pagar laut di perairan Tangerang. Sertipikat yang dibatalkan itu terdiri atas 47 HGB dan 3 SHM. Menurut Nusron, jumlah itu kemungkinan besar akan bertambah, mengingat pengecekan masih dilakukan terhadap ratusan sertipikat tanah lainnya.

"Pertanyaan kita di sini akan ada dua yang besar. Di poin satu, dua, itu mempunyai sertipikat dengan luas 341 hektare, kemudian ada 35 hektare. Itu di dua lembaga atau perusahaan. Itu 50 sertipikat itu sudah masuk itu atau yang lainnya? Sehingga ini bisa menjawab pertanyaan publik, karena orang mengait-ngaitkan," ungkap Rahmat Saleh.

"Saya tadi menghitung-hitung, Pak Menteri, itu luas yang sekarang itu yang hampir  280 sertipikat itu hampir seperlimanya negara Singapura. Tentu orang akan mengait-ngaitkan, kita kesenjangan tanah di Indonesia gini rasionya masih 0,56, rakyat kita masih susah punya tanah, sementara banyak sertipikat diberikan kepada yang enggak jelas, tentu ini juga menjadi pertanyaan bagi masyarakat," ungkap Rahmat.