Perda Ahmadiyah, Bukti Pembangkangan

JAKARTA - Direktur Eksekutif Reform Institute Yudi Latif, menilai pemerintahan Susilo Bambang  Yudhoyono (SBY)-Boediono tidak efektif. Buktinya, kata Yudi, berbagai perintah presiden tidak dijalankan secara baik oleh para menteri dan gubernur di banyak daerah. "Perintah atau sabda presiden tidak lagi dijalankan secara baik oleh menteri dan para gubernur di daerah. Fakta tersebut dapat dijadikan salah satu indikator bahwa Pemerintahan SBY-Boediono tidak efektif lagi," tegas Yudi Latif, dalam diskusi bertema "Menimbang Efektifitas Pemerintahan", di Akbar Institute, Jakarta, Kamis (3/3).

Contoh terkini tentang tidak efektifnya pemerintahan, lanjut Yudi, adalah berlomba-lombanya pemerintah daerah melarang aktifitas jamaah Ahmadiyah di daerahnya, baik melalui peraturan daerah (Perda) maupun melalui mekanisme peraturan gubernur (Pergub).

"Padahal, urusan agama menurut undang-undang adalah wewenang pemerintah pusat. Tapi karena daerah melihat tidak adanya upaya sungguh dari pusat untuk menyelesaikannya, maka pemda merasa perlu mengambil tindakan cepat guna mengantisipasi kerusuhan yang bersumber dari agama tidak terjadi di daerahnya masing," ujar Yudi Latif.

Demikian juga halnya ancaman dari Forum Pembela Islam (FPI) yang secara tegas akan menurunkan SBY dari jabatan presiden. Demikian juga disaat pemuka dan tokoh lintas agama secara terbuka menuding SBY telah melakukan delapan kebohongan. "Sebagai presiden, SBY juga diam. Jadi memang tidak ada  efektifitas pemerintah ini," ungkap Yudi.