Perda Kawasan Tanpa Rokok Berpeluang Direvisi
jpnn.com, BANDUNG - Peraturan Daerah (Perda) tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Jawa Barat, ada kemungkinan diubah. Pasalnya, perda yang diketuk palu pada 21 Maret lalu itu dinilai muncul tiba-tiba dan tidak melibatkan masyarakat yang berkepentinga, salah satunya petani tembakau.
Calon anggota legislatif (caleg) dari PKB yang bakal mengisi kursi DPRD Jawa Barat periode selanjutnya, Hasim Adnan mengatakan, penyusunan perda harus melibatkan semua pihak.
BACA JUGA: Perda Kawasan Tanpa Rokok Haruskan Libatkan Semua Pihak
“Perda KTR sangat mungkin direvisi. Dalam konteks partisipasi masyarakat yang berkepentingan (petani dan pengusaha tembakau). PKB concern soal ini, karena salah satu basis PKB adalah petani,” kata Hasim Adnan dalam diskusi Membedah Ruang Partisipasi Publik dalam Menyusun Perda di Jawa Barat.
Menurut Hasim, dalam penyusunan Perda KTR pihak yang pro rokok dan antirokok harus diundang untuk berpartisipasi dan memberi masukan.
BACA JUGA: PDIP Tolak Pansus Raperda Kawasan Tanpa Rokok
Dia pun menduga, pembuatan Perda KTR tidak melibatkan petani tembakau sejak dalam perencanan.
“Kalau tidak dilibatkan berarti Perda itu kategorinya maladmministrasi atau malprosedur. Kalau Perda tak sesuai harus direvisi,” tandasnya.(mg7/jpnn)
Peraturan Daerah (Perda) tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Jawa Barat, ada kemungkinan direvisi.
Redaktur & Reporter : Djainab Natalia Saroh
- Tanggapi Polemik Rancangan Permenkes Kemasan Seragam, DPR: Lindungi Tenaga Kerja dan Petani Tembakau
- APTI Anggap PP 28/2024 dan RPMK Membunuh Petani Tembakau
- PD FSP RTMM-SPSI DIY Punya 3 Rekomendasi untuk Calon Kada di Kulon Progo
- Polemik Kemasan Rokok Polos Tanpa Merek, APTI: Petani Tembakau Kena Dampak Negatif
- APTI Desak Kemenkes Cabut Rancangan Permenkes Kemasan Rokok Polos Tanpa Merek
- Asosiasi Petani Tembakau Indonesia Kecam Hadirnya RPMK dan PP 28/2024