Perda Miras, Mendagri Panggil Bupati

MANOKWARI-Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memanggil 9 bupati/walikota, termasuk Bupati Manokwari yang menerapkan Perda (Peraturan Daerah) pelarangan minuman keras (Miras). Wakil Bupati Manokwari,Dr Roberth Hammar menghadiri pertemuan yang dilaksanakan Selasa,23 Januari 2012 itu.

‘’Ada undangan dari Mendagri pada 9 daerah termasuk Manokwari yang memberlakukan Perda Miras pada 23 Januari. Kami sudah lakukan pertemuan jam 3 sampai jam 6 sore di Kemendagri yang dipimpin oleh Sekjen Kemendegri, staf ahli politik dan hukum dan kepala biro hukum,’’jelas kepada wartawan di Aston Niu Hotel, Manokwari, Kamis (26/1).

Inti pertemuan tersebut, menurut Hammar, Sekjen dan pejabat Kemendagri mencoba mengklarifikasi polemik Perda miras yang sempat menghangat. Disampaikan Perda miras milik 9 kabupaten/kota bermasalah sehingga perlu disempurnakan atau direvisi serta tidak ada pencabutan.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, lanjut Wabup, pemerintah kabupaten/kota di seluruh Indonesia tidak punya kewenangan untuk melarang secara total seluruh peredaran minuman beralkohol, mulai dari golongan A (kadar alkohol 0-5 persen), golongan B (5-20 persen) dan golongan C (20-25 persen). Hanya saja, kabupaten/kota diberi kewenangan untuk mengatur pengawasan dan peredarannya.‘’Itu dua hal yang berbeda,’’ujarnya.