Perda Retribusi Belum Kelar, Takut DAU Dipotong

"Target kita bulan ini paling tidak sudah ke kemendagri untuk dievaluasi," ujar T Dirkhamsyah.

Ditanya berapa potential loss akibat belum adanya perda retribusi yang sesuai UU 28, Irwansyah dan Darkhamsyah mengatakan, saat ini dewan sedang mengumpulkan data-data dari Biro Hukum dan Dinas Pendapatan Daerah Pemprov Sumut. "Kita harus tahu berapa potential loss-nya karena ini berkaitan dengan PAD," kata Irwansyah.

Kepada pihak Kemendagri, keempat anggota dewan itu juga menyampaikan keinginan daerah untuk mengambil alih retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, yang selama ini dipungut oleh pusat. "Kita minta karena itu merupakan kekayaan daerah," ujar Irwansyah.

Dia memberi contoh obyek retribusi yang dimaksud itu. Misalnya, SPBU-SPBU yang berada di jalan provinsi atau jalan negara yang ada di wilayah Sumut, termasuk industri-industri yang ada di sana. Menurut Irwansyah, potensi retribusi dari sektor ini bisa mencapai miliaran rupiah.