Perdalam Ilmu Membangun Desa, Menteri Marwan Gandeng Korea

jpnn.com - JAKARTA - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (DPDTT) menjalin kerja sama dengan pemerintah Republik Korea, guna mempercepat proses desa membangun.

Menurut Menteri DPDTT Marwan Jafar, kerja sama dilakukan mengingat desa-desa di Indonesia memiliki potensi alam yang sangat besar, namun belum terkelola secara maksimal. Karena itu, kerja sama ini diarahkan untuk mempercepat proses pemanfaatan sumber daya alam desa dengan mengangkat skill masyarakat desa.

"Kami arahkan agar ada transfer ilmu dari Korea kepada masyarakat desa, sehingga nantinya masyarakat bisa mandiri mengelola potensi desa yang ada," ujar Marwan di sela-sela penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kementerian Administrasi Pemerintahan dan Dalam Negeri Republik Korea, Selasa (25/8).

‎Dalam acara penandatanganan MoU itu, hadi‎r Wakil Menteri Administasi Pemerintahan dan Dalam Negeri Republik Korea, Chung Chae Gun.

Ada lima poin yang ditandatangani, meliputi program peningkatan kapasitas sumber daya manusia, kerja sama pembangunan kawasan pedesaan dengan menggunakan model pemberdayaan masyarakat seperti Saemaul Undong (Gerakan Desa Baru).

Kemudian program peningkatan infrastruktur, ekonomi, sosial dan budaya. Penelitian dan pembelajaran bersama mengenai pembangunan pedesaan, serta kepentingan pembangunan desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi yang dapat diputuskan bersama secara tertulis. 

"Kerja sama ini akan memperkuat hubungan bilateral Indonesia dengan Korea, khususnya dalam memperkuat pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi. Kemitraan ini tentunya akan mendorong inisiasi-inisiasi positif bagi kemajuan dua negara," ujar Marwan.

Sebagaimana diketahui, ‎hubungan bilateral Indonesia dan Korea dalam beberapa tahun terakhir terus berkembang. Terutama sejak ditandatanganinya Joint Declaraton of Strategic Partnership to Promote Friendship and Corporation in the 21st Century oleh kedua kepala negara di Jakarta, 4 Desember 2006.