Perdana Menteri Vietnam Titipkan Salam untuk Jokowi Lewat Kapolri

jpnn.com, HANOI - Kapolri Jenderal Muhammad Tito Karnavian berkesempatan untuk memberikan sambutan dalam kunjungan resmi ketua delegasi negara anggota ASEANAPOL kepada Perdana Menteri Vietnam Nguyen Xuan Phuc di Hanoi, Vietnam, Kamis (19/9).

Dalam kesempatannya, Tito berbicara soal mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan ekonomi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Hal tersebut, kata Tito hanya dapat terwujud jika didukung oleh stabilitas keamanan yang baik.

Tito pun memberi contoh Vietnam yang mengalami kemajuan pesat dan serta kondisinya sangat jauh berubah serta pertumbuhan ekonominya juga 6,76 persen pada semester pertama tahun ini. Tentu, hal ini merupakan tertinggi di antara negara-negara ASEAN.

“Hal itu tentu tercapai karena stabilitas keamanan dalam negeri yang baik di bawah kepemimpinan Perdana Menteri. Oleh karena itu, kerja sama kepolisian di antara negara-negara anggota ASEANAPOL sangat penting dalam upaya mewujudkan kemajuan dan kesejateraan,” ujar Tito lewat keterangannya, Kamis (19/9).

Sementara itu, Perdana Menteri Vietnam Nguyen Xuan Phuc sepakat bahwa stabilitas keamanan dalam negeri menjadi modal penting untuk melaksanakan pembangunan. Untuk kerja sama kepolisian negara Asia Tenggara, Phuc mendorong agar hal itu terus dikembangkan secara optimal dan berkesinambungan.

“Terima kasih atas apresiasi yang disampaikan oleh Kapolri selaku perwakilan para kepala kepolisian negara anggota ASEANAPOL. Tidak lupa titip salam untuk Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi),” ujar Phuc.

Diketahui, dalam kegiatan di Vietnam Kapolri juga melakukan pertemuan bilateral dengan Sekretaris Jenderal INTERPOL Jurgen Stock di Hanoi. Dalam pertemuan itu, membahas secara khusus berbagai mekanisme dalam penyelenggaraan kesekretariatan INTERPOL seperti mekanisme penerbitan red notice, serta peran dan fungsi Commission for the Control of INTERPOL’s Files (CCF).

Kemudian, Tito mendorong penerbitan dan pengawasan red notice diselenggarakan secara lebih transparan dan profesional. Selain itu, komunikasi dan koordinasi antara Setjen INTERPOL dan negara anggota dalam pengelolaan red notice harus terus ditingkatkan.