Peredaran Obat Palsu jadi Topik Utama Pertemuan OKI 2018
jpnn.com, JAKARTA - Peredaran obat palsu jadi salah satu topik utama dalam pertemuan 56 negara OKI. Pertemuan yang akan digelar di Jakarta pada 21-22 November itu merupakan inisiatif pemerintah Indonesia dalam hal ini Badan POM karena melihat masalah tersebut sudah mengkhawatirkan.
Kepala Badan POM RI Penny Lukito mengatakan sebanyak 56 negara OKI memiliki latar belakang fiskal yang berbeda-beda. Ada negara kaya raya, banyak juga negara berpendapatan rendah.
Negara-negara miskin dan berkembang ini menjadi sasaran empuk para produsen obat palsu. Sebab, mereka tidak memiliki banyak kemampuan untuk membeli obat bagus kendati berisiko pada kesehatan masyarakat.
"Alhamdulillah peredaran obat palsu di Indonesia sudah menurun dari tahun ke tahun sejalan dengan penguatan fiskal negara. Yang memprihatinkan dalah negara anggota OKI yang berpendapatan rendah. Mereka menjadi sasaran empuk peredaran obat palsu dan substandar,” kata Penny dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (13/19) terkait penyelenggaraan pertemuan pertama kepala otoritas regulatori obat bagi negara anggota OKI.
Untuk mengendalikan peredaran obat palsu, lanjutnya, akan dibuat penguatan-penguatan pada regulator, penyidik, dan lain-lain. Ini agar negara anggota OKI akan saling melindungi dan menginformasikan tentang obat palsu.
Selain obat palsu, topik lainnya yang akan dibahas adalah kehalalan obat, harmonisasi standar obat dan upaya menuju kemandirian obat, peran otoritas regulatori obat dalam menjamin mutu obat, serta status regulator obat di negara OKI.
Penny menambahkan, perlunya pertemuan negara-negara OKI ini karena masalah tidak adanya kapasitas produksi obat serta kurangnya kapasitas sistem regulatori obat.(esy/jpnn)
Kepala Badan POM RI Penny Lukito mengatakan untuk mengendalikan peredaran obat palsu maka akan dibuat penguatan-penguatan pada regulator, penyidik, dan lainnya.
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad
- Pakar: Bahaya BPA Merupakan Ancaman Kesehatan, Bukan Isu Persaingan Usaha
- Sosialisasi Aturan Baru, BPOM Kenalkan Program Jalur Cepat Simantap
- IPMG Dukung Kebijakan E-Labeling Guna Tingkatkan Capaian Kesehatan & Keberlanjutan Alam
- BPOM Mengamankan Obat Bahan Alam Ilegal di Jawa Barat
- Masyarakat Dukung BPOM Usut Tuntas Dugaan Peredaran Ilegal Skincare Beretiket Biru
- BPOM Dukung Pengembangan Industri Bioteknologi Nasional