JPNN.com 
Perekrutan Pengawas Pemilu di Daerah Harus Hati-hati
jpnn.com, JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dituntut kerja cepat. Sebab, masa jabatan 25 di antara 34 pengawas provinsi akan habis pada September.
Sementara, agenda politik menjelang dimulainya tahapan pilkada 2018 dan Pemilu 2019, sudah di depan mata.
Ketua Bawaslu Abhan menyatakan, proses perekrutan komisioner Bawaslu provinsi tidak pendek. Setidaknya, dibutuhkan waktu 2–3 bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
”Makanya, kami harus rekrutmen setidaknya (mulai) Juni,” ujarnya di sela-sela acara Bawaslu Mendengar di Aryaduta, Jakarta, kemarin (28/4).
Dari 25 Bawaslu provinsi yang akan menyelesaikan masa baktinya itu, sebagian besar menyelenggarakan pilkada serentak pada 2018. Misalnya, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan Sumatera Utara.
Di saat bersamaan, pihaknya bersama Bawaslu provinsi dituntut untuk membentuk panitia pengawas pemilu (panwaslu) kabupaten/kota di ratusan daerah.
Karena Agustus harus terbentuk, rekrutmen tingkat kabupaten/kota akan dilakukan lebih cepat sekitar akhir Mei.
”Jadi, nanti beririsan, teman provinsi juga rekrutmen panwas kabupaten/kota, mereka juga akan ikut proses rekrutmen Bawaslu provinsi yang akan dilakukan Bawaslu pusat,” imbuhnya.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dituntut kerja cepat. Sebab, masa jabatan 25 di antara 34 pengawas provinsi akan habis pada September.
- Menjelang PSU, Calon Bupati Parimo Nizar Rahmatu Dilaporkan ke Bawaslu
- Paslon dari Barito Utara Ini Disorot, KPU dan Bawaslu Diminta Bergerak
- Kasus Dugaan Politik Uang Jelang PSU Pilkada Barito Utara, 9 Orang Ditangkap
- Bawaslu Banggai Dalami Dugaan Pelanggaran Pemilu di Lokasi PSU
- Ketua Bawaslu Bandung Barat Mengaku Sudah Dua Kali Konsumsi Narkoba
- Pengakuan Ketua Bawaslu KBB Setelah Ditangkap Polisi, Anda Percaya?
