Perempuan ASEAN Perjuangkan Ketahanan Keluarga

jpnn.com - KUALA LUMPUR – Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BidpuanKK) DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Wirianingsih mengajak politisi perempuan di Asia Tenggara (ASEAN) untuk membawa isu keluarga ke dalam kebijakan politik.

“Setiap perempuan memiliki hak untuk berkontribusi dalam politik. Setiap perempuan pun berhak memperjuangkan isu ketahanan keluarga dalam kebijakan-kebijakan politik,” kata Wirianingsih saat menyampaikan pandangannya dalam ASEAN Conference on Women in Politics di Kuala Lumpur, Malaysia, Sabtu (17/10) kemarin.

Menurut Wirianingsih, perempuan memiliki peran besar dalam memengaruhi suatu kebijakan. Oleh karena itu, perempuan tidak hanya berperan sebagai dirinya sendiri.

Di satu sisi, perempuan berperan sebagai istri dan ibu bagi keluarganya. Namun, pada sisi lainnya, perempuan juga anggota dari komunitas masyarakatnya.

“Perempuanlah yang memahami dengan baik kebutuhan dasar keluarganya. Kenaikan harga susu formula untuk anak-anak, atau rendahnya kualitas persalinan bagi ibu dari kalangan kurang mampu, siapa lagi yang berinisiatif memperjuangkannya kalau bukan dari perempuan,” ujarnya seperti dilansir dalam siaran pers Humas PKS diterima JPNN.com.

Pemerintah Indonesia, lanjut Wirianingsih, telah memiliki kebijakan yang berlandaskan kebutuhan perempuan. Diantaranya kebijakan cuti melahirkan serta program kota layak anak.

Namun menurutnya, kebijakan-kebijakan tersebut perlu terus dikembangkan, terutama manajemen dan kualitasnya.

“Partai kami, PKS, memiliki perhatian besar atas isu ketahanan keluarga dalam kebijakan politik. Kami mengusung dua program andalan yaitu Rumah Keluarga Indonesia (RKI) dan Divisi Peningkatan Kapasitas Perempuan (PKP) sehingga perempuan tidak hanya cakap dalam memelihara keluarganya, tetapi juga andal dalam eksistensi sosialnya,” jelas Ibu dari 10 anak penghafal Al Quran tersebut.