Perempuan Bukan Makhluk Pasif

POSO - Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak (BPPKB dan PA) Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah (Sulteng) Drs Syahrul Tj Panyili MSi, mengatakan masih kurangnya keterwakilan perempuan (gender) di lembaga pemerintahan (eksekutif) dan politik (legislatif) bukan menandakan bahwa perempuan adalah makhluk pasif. Melainkan perempuan masih menghadapi hambatan di tengah masyarakat, dimana perempuan belum diterima sebagai pemimpin dalam pengambilan kebijakan atau keputusan.

Masyarakat masih beranggapan bahwa pemimpin itu identik dengan lakilaki. “Perempuan bukan makhluk pasif. Namun kendalanya adalah masyarakat belum menerima perempuan sebagai pengambil keputusan,” jelasnya pada Workshop peran perempuan dalam pengambilan keputusan. Workshop yang digelar BPPKB dan PA ini, dilaksanakan di salah satu Hotel di Poso Kota seperti yang diberitakan Radar Sulteng (JPNN Group), Jumat (5/10).

Untuk upaya mensetarakan peran perempuan dengan Lakilaki di pemerintahan dan politik, BPPKB dan PA Poso terus menyosialisasikan Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender (PUG) dan beragam peraturan perundang-undangan lain tentang perempuan serta komitmen terjadinya perubahan paradigma pemberdayaan perempuan.

Belum adanya keterwakilan perempuan, khusunya di lembaga legislatif (DPRD) Poso ini berdampak luas.

Salah satunya adalah masih kurangnya hasil kebijakan yang responsif gender, termasuk di dalam memberikan perlindungan perempuan dan anak belum maksimal penganggarannya. “Ini disebabkan tidak adanya keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan di lembaga legislatif di daerah kami di Kabupaten Poso,” ujar mantan Sekretaris KPU Poso ini.