Perempuan Minta Akses Politik

JAKARTA – Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR RI, Siti Nursanita Nasution, berharap perempuan diberi akses politik yang lebih adil agar bersaingan politik menuju kursi anggota parlemen lebih berimbang sebagaimana yang diamanatkan konstitusi. “Tidak seperti sekarang, yang terjadi justru ketidakrelaan jika kaum perempuan bisa berbuat lebih banyak di bidang politik. Terutama untuk duduk sebagai anggota parlemen. meski konstitusi sudah memungkinkan untuk itu,” kata Nursanita, saat menjadi narasumber pada acara Dialektika Demokrasi bertajuk. “Mencari Solusi, Loloskan Perempuan Ke Parlemen Pasca-putusan MK” di press room DPR, Jakarta, Jum’at (23/1).

Dia jelaskan, ketentuan partai politik menegaskan harus menempatkan 30 persen perempuan sebagai caleg adalah salah satu instrument yang diharapkan sebagai kunci awal untuk membuka peluang bagi kaum perempuan untuk duduk di kursi parlemen. ”Namun, dengan dikeluarkannya keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang sistem suara terbanyak dalam penetapan caleg terpilih pada pemilihan umum legislatif, maka peluang itu akhirnya terkubur dengan sendirinya,” kata dia.

Karena dengan sistem nomor urut yang sebelumnya diisyaratkan dalam Undang-Undang (UU) No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif, posisi nomor urut ketiga dan kelipatannya harus diisi kaum perempuan. ”Tapi dengan sistem suara terbanyak, maka kekuatan laki-laki dan perempuan akhirnya sama,” terangnya. Meski mengaku tidak mempersoalkan keputusan MK itu, namun Nursanita tetap berharap, tetap ada aturan baru yang bisa mendorong partisipasi perempuan di parlemen tanpa harus melanggar keputusan MK itu sendiri.

Ditempat yang sama, mantan anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemilu Legislatif, Lena Maryana Mukti, juga menegaskan agar tuntutan kaum perempuan diberi akses politik yang lebih terbuka. “Jangan kami dinilai belum siap untuk bersaing,” tandas anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini.