Perencanaan Daerah Masih Amburadul

JAKARTA - Kebijakan otonomi daerah (otda) tampaknya perlu dievaluasi secara menyeluruh. Sebab, rakyat belum merasakan kesejahteraan seperti diamanatkan undang-undang. Anggaran yang dibahas Pemerintah dan DPR melalui subsidi-subsidi juga tak banyak membantu. Adanya dana optimalisasi yang diberikan pun justru tidak tepat sasaran.

’’Daerah tidak siap menerima dana optimalisasi ini karena ketiadaan kapasitas untuk mengelola. Pemerintah daerah yang tidak memiliki perencanaan baik membuat daerah amburadul,’’ kata Taslim, anggota Badan Anggaran DPR RI, dalam Talk Show DPD RI Perspektif Indonesia di Press Room DPD RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat (14/10). 

’’Untuk itu, APBD harus benar-benar diperiksa sembari mengubah pola subsidi sesuai kebutuhan dasar,’’ lanjut anggota DPR Fraksi PAN ini.

Melihat ketidakkonsistenan anggaran 2011 seperti dalam peningkatan alokasi belanja pegawai ketika akan dilakukan moratorium, Aviliani, Pengamat Ekonomi INDEF (Indonesian Development of Economics and Finance), menyatakan bahwa anggaran belanja rutin perlu dipertanyakan.