Perencanaan Daerah Masih Amburadul

’’Yang harus dilakukan adalah membedah anggaran-anggaran yang tidak perlu di tiap departemen,’’ ujar Aviliani dalam dialog bertema ’’Mengawal Anggaran Kesejahteraan untuk Daerah’’ tersebut. Selain itu, pemberian indikator keberhasilan untuk daerah dilihat dari segi pendidikan, kesehatan dan kesempatan kerja juga perlu dilakukan.

Pengelolaan keuangan daerah yang baik dan terencana juga menjadi faktor utama dalam mewujudkan kesejahteraan daerah. Hal tersebut disampaikan Andrinof Chaniago, Pengamat Kebijakan Publik. ’’Saat ini banyak terjadi ketimpangan pada perencanaan kebijakan publik. Bahkan banyak Bappeda yang tidak memiliki ahli perencanaan,’’ kritik Andrinof.

Dilihat dari segi penempatan otonomi daerah, John Pieris merekomendasikan perlunya pemindahan fokus otonomi daerah. ’’Lokus otonomi daerah diberikan kepada pemerintah provinsi saja, jangan kabupaten,’’ tegas anggota DPD RI dari Provinsi Maluku ini. Di samping itu, John menambahkan solusi berupa mengganti regulasi yang ada dengan UU baru. (art)