Pergantian Kapolri dan Panglima TNI Jangan Politis

JAKARTA -- Anggota Komisi Hukum DPR, Aboebakar Alhabsy, mengatakan, rencana pergantian Kapolri maupun Panglima TNI itu merupakan hak prerogatif dan sah-sah saja kapan pun mau dilaksanakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun, dia mengingatkan, pergantian itu jangan sampai terkesan bernuansa politis.

"Pergantian ini sebenarnya bisa dijadikan sebagai reward and punishment atas kinerja Kapolri dan Panglima TNI, sama seperti para menteri yang selalu diberiraport oleh UKP4 dan direshuffle bila nilainya merah," katanya, Selasa (9/4).

Ia mengatakan, kasus Cebongan, Sleman, dan Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, yang saat ini menjadi perhatian publik bisa menjadi indikator kinerja dari kedua satuan ini.

Nah, kata Aboebakar, bila pergantian dua pucuk pimpinan inid engan pesan perlunya penegakan supresmasi hukum, publik pasti akan mengapresiasi langkah yang diambil Presiden SBY.