Pergantian Ketua Mendesak, DPR Disarankan Kebut Revisi MD3
jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik Adi Prayitno mengatakan, DPR perlu bergerak cepat untuk membersihkan diri dari citra antipemberantasan korupsi. Pasalnya, citra tersebut sudah sangat melekat di tubuh parlemen.
Apalagi, lanjut dia, sekarang Ketua DPR Setya Novato terjerat kasus megakorupsi proyek e-KTP. “Kasus ini membuat citra DPR makin terpuruk,” kata Adi di Jakarta.
Mengenai cara membenahinya, Adi menilai hanya bisa dilakukan dengan pergantian pimpinan. Pergantian Setya Novanto bisa melalui revisi Undang-Undang MD3.
“Sekarang sedang masuk Prolegnas 2018. Jadi UU MD3 harus dikebut pembahasannya,” ujar Adi.
Tidak hanya DPR, Partai Golkar juga kini tersandera dengan kasus Novanto. Situasi saat ini, setidaknya akan berdampak pada citra Partai Golkar yang tengah bersiap menghadapi Pilkada 2018, serta Pileg dan Pilpres 2019 nanti.
Karena itu, penting bagi Partai Golkar untuk melakukan pergantian ketua umum. Tentu saja, Golkar harus tepat menentukan pilihan calon ketua umum yang baru.
Karena nama Setya Novanto saat ini erat dengan korupsi, maka Adi menilai, penting untuk memilih calon ketua umum yang memiliki track record bersih.
Salah satu nama yang berkembang terakhir ini, dalam penilaian Adi, sosok Agus Gumiwang Kartasasmita.
Pergantian pimpinan dinilai sebagai satu-satunya cara untuk melepaskan dpr dari citra antipemberantasan korupsi
- Fraksi PDIP Solid Mendukung Puan Maharani Jadi Ketua DPR RI Lagi
- Dasco Ungkap Tak Ada Revisi UU MD3, Legislator PDIP Bakal Jadi Ketua DPR
- Puan Maharani: RUU Perampasan Aset Dibahas DPR Periode Berikutnya
- Perihal Putusan MA, Mintarsih Akan Surati Ketua DPR Puan Maharani dan Komisi III DPR
- Membuka IAPF di Bali, Puan Singgung RI-Afrika Punya Sejarah Panjang Sejak KAA di Era Presiden Soekarno
- Jokowi Singgung RUU Perampasan Aset, Puan: Apa Akan Menjadi Lebih Baik?