Pergeseran Pola Konflik di Poso Harus Diwaspadai
Kamis, 06 Juni 2013 – 22:41 WIB
Menurutnya, untuk mengatasi hal ini tentu tidak bisa hanya mengandalkan Polri, dalam hal ini Polres Poso dan Polda Sulteng. Pemda Poso, Pemda Sulteng, dan pemerintah pusat harus ikut bekerja keras untuk segera mengatasi hal ini.
“Dengan cara mengerahkan perangkat-perangkat untuk mencari akar masalah dan menyelesaikannya dengan pendekatan sosial,” katanya.
Neta melanjutkan, pendekatan represif yang dilakukan Polri selama ini terbukti tidak mampu mengatasi masalah. Yang terjadi justru tingkat radikalisme di Poso semakin tinggi. “Bahkan, menimbulkan dendam trsendiri bagi sbgian masyarakat terhadap polisi,” ungkapnya.
Neta mengingatkan, dalam mengatasi konflik Poso, pemerintah dan Polri sudah saatnya solid, bekerjasama dan bahu membahu. Polri sudah saatnya lebih mengedepankan intelijennya.
Melihat perkembangan yang ada, di Poso diperlukan operasi intelijen komperhensif untuk memisahkan warga korban kerusuhan dengan kelompok-kelompok radikal yang kerap memprovokasi.
JAKARTA – Pemerintah Daerah maupun Pusat harus mencermati dan mengambil tindakan nyata untuk mengatasi konflik di Poso, Sulawesi Tengah. Sebab,
BERITA TERKAIT
- Zarof Ricar Belum Menyerahkan Uang ke Majelis Kasasi Ronald Tannur, Tetapi 1 Hakim Pernah Ditemui
- Usut Kasus Korupsi Pengadaan X-Ray Kementan, KPK Panggil Sunarto Sulai
- KPK Panggil Paman Birin
- Petani Kecil Mulai Rasakan Efek Gerakan Boikot Restoran Waralaba yang Dianggap Terafiliasi Israel
- Asyik, KAI Divre III Palembang Berikan Diskon Tiket Kereta Api Saat Libur Pilkada 2024
- Sidang Perdana Praperadilan Tom Lembong Digelar Hari Ini di PN Jaksel