PERHATIAN: Jangan Main-main dengan Anggaran Pengawasan Pilkada
jpnn.com - JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meminta kepala daerah tidak main-main terhadap pencairan anggaran pengawasan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Pasalnya, jika hal tersebut dibiarkan berlama-lama, maka pilkada yang diharapkan mampu membawa perubahan ke arah yang lebih baik bagi daerah justru tidak dapat terwujud.
“Bagi daerah yang mengalami posisi sulit akibat perilaku oknum tertentu kepala daerah yang tidak proaktif terhadap penyelenggaraan pilkada yang bermartabat, tidak ingin melihat pengawas pemilu berdedikasi baik buat bangsa ini, kami minta untuk kembali ke jalan yang benar,” ujar anggota Bawaslu Nasrullah, Selasa (15/9).
Nasrullah mengingatkan, tanpa adanya anggaran yang baik, maka proses pengawasan tidak mungkin dilakukan secara maksimal. Penyelenggaraan pilkada sepenuhnya untuk rakyat. Bukan untuk kepala daerah maupun penyelenggara pemilu.
“Sekali lagi, pilkada itu untuk rakyat. Bukan untuk si kepala daerah itu saja, pemerintah daerah, pun penyelenggara pemil,” katanya.
Nasrullah berharap adanya kesadaran masing-masing pihak. Sebab seketat apapun aturan dibuat, tanpa adanya kesadaran dari semua pihak, tetap saja ada celah-celah tertentu yang mencederai pelaksanaan pilkada.
“Jadi memang penting menciptakan pemerintahan yang betul-betul, misalnya di daerah ini menunaikan kewajiban-kewajiban mereka dengan baik,” ujar Nasrullah.(gir/jpnn)
JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meminta kepala daerah tidak main-main terhadap pencairan anggaran pengawasan pelaksanaan pemilihan kepala
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Terungkap! Komunikasi Prabowo-Megawati Lancar Meski Belum Bertemu Sejak Pelantikan
- Peran Politik Muzani Gerindra Sebagai Perantara Komunikasi Prabowo-Megawati
- Kejagung Bangun Sistem Pantau Tuntutan Jaksa, Sahroni: Keren, Pastikan Semua Patuh!
- Komisi II Bakal Undang Mendagri-KPU Bahas Opsi Pelantikan Kepala Daerah Terpilih
- Eddy Soeparno: Retreat Kepala Daerah, Ajang Menyamakan Persepsi Kejar Target 8 Persen
- Legislator PKB Duga Pagar Laut Modus Menguasai Lahan, Minta Menteri ATR Tanggung Jawab