Perhimpunan Guru Desak Nadiem Makarim Hentikan Praktik Bisnis Asesmen Nasional

jpnn.com, JAKARTA - Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G) mendesak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim untuk turun langsung ke lapangan menghentikan praktik bisnis lulus asesmen nasional (AN). Pasalnya, mereka menemukan praktik-praktik jualan lulus AN yang dilakukan oleh lembaga tertentu, seperti lembaga Bimbel. Bahkan oleh lembaga sekolah swasta tertentu.

P2G menilai, Nadiem Makarim seperti membiarkan praktik bisnis pendidikan seperti itu terjadi. Padahal secara regulasi, AN itu bukan penentu kelulusan siswa. Praktik penyelenggaraan AN bukan bertujuan untuk menilai-nilai siswa seperti ujian nasional (UN) dulu.

"Praktik bisnis jualan lulus AN berpotensi "memanipulasi" publik. Kenapa? Karena kebijakan Kemendikbud yang sesungguhnya (merujuk pernyataan Mas Nadiem) justru tidak menjadikan AN sebagai penentu kelulusan siswa. Ini diduga kuat bentuk kebohongan publik," beber Koordinator P2G Satriwan Salim di Jakarta, Rabu (4/11).

Dia menegaskan, praktik-praktik bisnis pendidikan tersebut harus diberantas dan ditertibkan oleh Kemendikbud. Jika tidak, siswa, guru, dan orang tua akan menjadi korban kembali. Sama seperti UN dulu.

Bisnis model ini tentu memanfaatkan persepsi publik: guru, siswa, orang tua yang belum paham seutuhnya tentang AN, yang sejatinya berbeda dari UN.

Inilah yang P2G khawatirkan atas pelaksanaan AN nanti Maret 2021. UN, kata Satriwan, dulu itu menjadi beban siswa, guru, dan ortu karena model-model bisnis pendidikan seperti di atas. Jualan lulus AN/UN untuk bisnis pendidikan.

"Bahaya jika (kebijakan) pendidikan dibisniskan seperti ini. Praktik-praktik seperti ini menjadi faktor yang membuat pendidikan kita makin buruk, makin terjatuh," tegasnya.

Siswa hanya dijadikan sebagai objek ujian. Orientasi pendidikan hanya kepada pengetahuan an sich. Bagaimana cara agar siswa lulus ujian Asesmen Nasional dengan menjual praktik atau cara-cara pintas menjawab soal.