Perhutanan Sosial, Cara Indonesia Atasi Perubahan Iklim

jpnn.com, BONN - Menteri LHK Siti Nurbaya saat peluncuran APRS, yang tahun depan pelaksanaannya akan digelar di Indonesia.

Indonesia terus memacu langkah dalam rangka mencapai target penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 29 persen tanpa dukungan (business as usual/BAU), dan 41 persen dengan dukungan luar negeri.

Salah satunya yaitu dengan berkontribusi aktif dalam forum Konferensi Tingkat Tinggi Hutan Hujan di Negara-negara Asia Pasifik (Asia-Pacific Rainforest Summit/APRS). Indonesia akan menjadi host, tepatnya di Yogyakarta, April tahun mendatang.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya pun berharap kegiatan tersebut akan mendukung penguatan pengelolaan hutan hujan secara global, sebagai kerangka dasar kegiatan penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi di wilayah Asia Pasifik.

Menurut Menteri Siti, aspek hutan sangat penting dalam pencapaian target National Determination Contribution (NDC) Indonesia, karena 17 persen dari target 29 persen penurunan emisi GRK berasal dari sektor kehutanan.

Siti menyampaikan Indonesia menggunakan program Perhutanan Sosial sebagai salah satu aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, karena hutan merupakan tempat bergantung masyarakat sekitar hutan.

“Kami (Indonesia) membangun Perhutanan Sosial, yang bisa mengakomodasi kebutuhan masyarakat, dan konsep kewarganegaraan. Banyak hal yang harus dilakukan dan kami bersyukur bahwa program ini didukung oleh banyak pihak seperti komunitas, aktivis, LSM, dan sektor swasta,'' ujarnya.

Melalui Perhutanan sosial, menurut Siti Nurbaya, Indonesia juga mempelajari pengelolaan partisipatif, khususnya menampung aspirasi dari akar rumput.