Perhutani Bakal Sanksi Tegas Tempat Wisata Alam yang Melanggar Aturan

“Itu diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Jika ketentuan dari KLHK tidak dipatuhi, maka akan ada konsekuensi. Misalnya, jika mitra kerja sama tidak memenuhi aturan, maka pelaksanaan kerja samanya bisa dihentikan," ungkapnya.

Hingga saat ini, belum ada pelaku usaha yang bekerja sama melanggar aturan berlaku dalam pengelolaan kawasan.

Pengecekan pun dilakukan rutin sejak awal kerja sama setidaknya dalam tiga bulan sekali.

Evaluasi tersebut penting agar tidak ada pelanggaran yang dilakukan dan dijadikan pembiaran oleh Perum Perhutani.

Sebab, dalam kawasan hutan ada lahan yang bisa digunakan dan ada yang tidak sehingga harus dipantau betul pengelolaannya.

"Ada aturan yang mengatur tentang apa saja yang boleh dilakukan atau dibangun di kawasan hutan. Semua itu harus dipenuhi. Jadi kami berpedoman pada ketentuan dari kementerian," paparnya.

Pengecekan juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat baik kabupaten/kota maupun provinsi sehingga bisa diketahui bersama-sama kondisi tempat wisata di kawasan tersebut.

Sementara itu, Kepala Bagian Biro Hukum Kementerian Kehutanan Hardianto mengatakan, pihaknya ikut memantau bagaimana pengelolaan kawasan hutan dipakai untuk pengembangan wisata.