Perihal Calon Duta Besar, DPR: Keterwakilan Orang Asli Papua Harus Jadi Perhatian Presiden
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI, Yan Permenas Mandenas mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo agar memperhatikan representasi Orang Asli Papua dalam mengangkat calon duta besar untuk negara sahabat.
“Saya berharap presiden memperhatikan representasi orang asli Papua yang ada seperti diplomat karier di Kemenlu termasuk di luar dari diplomat karier untuk bisa direkrut sebagai calon duta besar di masa yang akan datang,” kata Yan Mandenas di Jakarta, Rabu (3/6/2020).
Menurut Yan, Komisi I DPR yang membidangi urusan pertahanan dan politik luar negeri pada tanggal 16-19 Juni 2020 akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon duta besar sahabat. Namun, dia melihat dari daftar nama calon duta besar yang akan mengikuti fit and proper test, ternyata tidak ada orang Papua.
Politikus Gerindra dari Dapil Provinsi Papua ini mengatakan banyak tokoh Papua yang memiliki kemampuan yang siap diorbitkan sebagai duta besar.
“Saya berharap presiden harus memperhitungkan representasi itu (orang asli Papua). Ini menyangkut dengan menjaga stabilitas politik nasional dari Sabang sampai Merauke. Jadi perlu memberikan perhatian khusus untuk daerah-daerah yang di luar Pulau Jawa seperti Papua,” katanya.
Yan menyebutkan ada putra daerah dari Papua yang berkarier di Kemenlu tetapi sampai saat ini posisi tertinggi hanya sebatas wakil duta besar.
“Menurut saya, presiden harus memperhatikan keterwakilan tokoh Papua jadi duta besar atau menteri,” katanya.(fri/jpnn)
Anggota Komisi I DPR RI, Yan Permenas Mandenas mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo agar memperhatikan representasi Orang Asli Papua dalam mengangkat calon duta besar untuk negara sahabat.
Redaktur & Reporter : Friederich
- DPR Dukung Penuh Menko Polkam Lindungi Pelajar dari Judi Online
- Cucun Hadiri Kolaborasi Medsos DPR RI dengan Masyarakat Digital di Lembang
- SHP Pemprov Bali Belum Dicoret dari Daftar Aset, Wayan Sudirta DPR Minta Penjabat Gubernur Taati Hukum
- Melly Goeslaw: Revisi UU Hak Cipta Solusi Hadapi Kemajuan Platform Digital
- Komisi III DPR Menghadapi Dilema dalam Memilih Pimpinan dan Dewas KPK, Apa Itu?
- Komisi XI DPR RI Desak Apple Bertanggung Jawab Atas Ketimpangan Pendapatan dan Investasi di Indonesia