Perihal Kebijakan Opsen Pajak Dalam UU HKPD, Senator DPD RI Lia Istifhama: Prioritaskan Fungsi Ekologi
“Maka, asas pemerataannya (horizontal in balance) tidak dapat terpenuhi,” papar Ning Lia.
Dia mencontohkan dampak pada kemampuan fiskal di Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan 14 Pemerintah Kabupaten Kota di Jawa Timur yang menurun drastis.
“Namun, jika skema ini tetap harus diberlakukan, maka setidaknya mohon diprioritaskan fungsi ekologi,” ujar Ning Lia.
Ning Lia mencatat banyak kantor cabang, dealer kendaraan, dan kantor pusat perusahaan besar, termasuk BUMN, terletak di pusat kota besar seperti Surabaya dan Jakarta.
Akibatnya, opsen pajak kendaraan, yang dialokasikan berdasarkan lokasi registrasi kendaraan, cenderung mengalir ke kota-kota besar tersebut. Padahal, distribusi kendaraan seringkali lebih luas, dengan banyak kendaraan yang terdaftar di pusat kota namun digunakan di daerah lain, termasuk kota kecil atau wilayah pedesaan.
“Bahkan, rute atau distribusi kendaraan justru sering melewati jalan-jalan di kota atau kabupaten lain yang kondisinya lebih buruk, seperti jalan rusak, namun pajak yang diperoleh dari kendaraan tersebut tetap masuk ke kota tempat kendaraan tersebut terdaftar. Inilah yang saya kira menjadi dasar kuat penerapan fungsi ekologi.”
“Kita semua kan mengetahui, Kabupaten Kota yang menjadi alur distribusi kendaraan, tentu memiliki dampak polusi udara akibat emisi kendaraan. Semakin banyaknya kendaraan yang beroperasi di jalan raya akan meningkatkan emisi karbon dioksida (CO2) dan polutan lainnya, yang pada gilirannya akan memperburuk kualitas udara dan menambah beban pada lingkungan.
"Nah, apa yang bisa dilakukan Kabupaten Kota tersebut jika ternyata mereka hanya menerima distribusi kendaraan? Sedangkan kebijakan opsen pajak ini cenderung menggemukkan pendapatan daerah tertentu? Jadi maksud saya, harus ada suntikan juga untuk kabupaten kota penerima alur kendaraan yang melewati wilayah mereka. Pun dengan wilayah penerima pendapatan fiskal yang lebih besar, perlu memprioritaskan pada aspek ekologi agar kotanya selalu sehat," katanya.
Ning Lia berharap kebijakan opsen pajak kendaraan bermotor juga dapat menjadi instrumen untuk mendukung perbaikan kualitas lingkungan hidup.
- Ketua DPD RI Apresiasi Kebijakan Efisiensi Presiden Prabowo pada Anggaran dan Belanja Pemerintah
- Senator Dedi Batubara Hadiri Dialog Publik Kelompok Cipayung Plus Sumut Terkait 100 Hari Kabinet Prabowo
- Tinjau Pembangunan IKN Bersama Pimpinan MPR, Senator NTT Abraham Paul Liyanto: Membanggakan
- Temui Anggota PPUU DPD RI Lia Istifhama, FM3 Bahas Dampak Sosial Ekonomi Reklamasi Pesisir Surabaya
- Pimpinan Kelompok DPD RI di MPR Tinjau Pembangunan IKN, Begini Komentar Senator Dedi Batubara
- Ketua KWI dan Ketua PGI Hadiri Perayaan Natal Bersama di Lingkungan Parlemen RI