Perihal Keppres Terkait 1 Maret, HMS: Jangan Belokkan Sejarah, Jasa Pak Harto Sangat Besar

Perihal Keppres Terkait 1 Maret, HMS: Jangan Belokkan Sejarah, Jasa Pak Harto Sangat Besar
Ketua Umum Gerakan Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) Center, Hardjuno Wiwoho. Foto: Dok. HMS

jpnn.com, JAKARTA - Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara yang tidak mencantumkan nama mendiang Presiden Soeharto terus menuai kecaman.

Pasalnya, sosok mendiang Soeharto merupakan salah satu tokoh yang berperan besar dalam peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949. Bahkan, jasanya sangat besar bagi bangsa ini.

“Saya kira, ini sebuah keputusan politik yang sulit diterima akal sehat. Agak aneh saja bagi saya,” ujar Ketua Umum Gerakan Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) Center, Hardjuno Wiwoho di Jakarta, Sabtu (5/3).

Hardjuno pun mengecam keras keputusan pemerintah tersebut. Menurut dia, peranan Soeharto dalam pristiwa tersebut sangat besar.

Oleh karena itu, menghilangkan peran Soeharto sama dengan bagian memanipulasi sejarah bangsa Indonesia.

“Menghilangkan peran Pak Harto dalam peristiwa 1 Maret 1949 sangat tendensius. Ini keputusan politik yang dilandasi kebencian dari rezim yang berkuasa saat ini," tegas Hardjuno.

Berdasarkan instruksi rahasia tanggal 18-2-1949 yang dikeluarkan oleh Gubernur Militer III/Panglima Divisi III Kolonel Bambang Sugeng, terlihat jelas peran Letnan Kolonel Soeharto.

Dalam Instruksi Rahasia yang diberikan kepada Cdt Daerah III (Letnan Kolonel Soeharto), untuk mengadakan gerakan serangan besar-besaran terhadap Ibu Kota yang dilakukan antara tanggal 25-2 1949 sampai 1-3-1949 dengan mempergunakan bantuan pasukan dari Brigade IX.

Ketua Umum Gerakan HMS Center, Hardjuno Wiwoho merespons Keppres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara yang tidak mencantumkan nama mendiang Presiden Soeharto terus menuai kecaman.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News