Perihal Penggabungan Dua Kementerian, Wakil Ketua DPD RI: Ingat, Dulu Pernah Gagal

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin menanggapi kebijakan pemerintah melebur Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) ke dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

“Kita punya pengalaman di masa lalu terhadap penggabungan kedua kementerian tersebut dan hasilnya justru tidak efektif. Dan, pada akhirnya fungsi ristek dikembalikan lagi ke Kementerian Ristek dan fungsi pendidikan juga dikembalikan ke Kementerian Dikbud,”  ujar Sultan dalam siaran pers pada Sabtu (10/4/2021).

Menurut Senator muda asal Bengkulu itu, wacana tersebut mesti dipertimbangkan ulang jika seandainya penyatuan itu dilakukan justru akan melemahkan fungsi kedua lembaga.

Sultan mengatakan seharusnya yang dilakukan oleh pemerintah adalah menguatkan kedua lembaga tersebut dengan tetap berdiri sendiri.

“Riset dan inovasi adalah kata kunci dalam kemajuan sebuah negara. Maka, kita harus membaca konsekuensinya secara efektif, dan tidak boleh hanya dinilai dari segi efisiensi saja,” ujar Sultan.

Menurut Sultan, dua lembaga (kepentingan) yang disatukan memiliki dampak. Apakah keduanya menjadi lebih kuat atau terjadinya kanibal yang membuat hanya salah satu fungsi yang berjalan, bahkan bisa jadi keduanya menjadi lemah. Nah pemerintah harus benar-benar memahami akibatnya,” tegas Sultan.

Negara-negara maju sangat fokus terhadap riset dan tekhnologi. Bahkan, lanjut Sultan, kebijakan yang dihasilkan juga mesti berpijak dari data hasil riset yang harus dipertanggung jawabkan secara keilmuan (ilmiah).

“Saat ini berapa banyak kebijakan yang memiliki basis keilmuan dari proses sebuah riset. Atau sebaliknya, berapa banyak riset yang dilakukan dan berdampak kepada kemajuan ilmu pengetahuan dan tekhnologi yang selanjutnya akan mempengaruhi cara pandang serta cara hidup manusia?" tanya Sultan dengan satire.