Perihal Wacana Penundaan Pemilu, LaNyalla Ingatkan Potensi Revolusi Sosial

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyebut rakyat saat ini masih sabar melihat tingkah elite politik yang sibuk mengusulkan penundaan Pemilu 2024.
“Sekarang mungkin rakyat masih diam, masih punya batas kesabaran melihat tingkah pola elite politik," kata LaNyalla melalui keterangan persnya, Senin (28/2).
Dia mengingatkan bahwa potensi revolusi sosial bisa pecah jika elite terus mempertontonkan aksi yang melampaui batas seperti menindaklanjuti penundaan Pemilu 2024.
"Kalau sudah kelewatan, bisa pecah revolusi sosial. Pemilik negara ini bisa marah dan para elite politik bisa ditawur oleh rakyat," kata mantan Ketum PSSI itu.
LaNyalla mengatakan sebenarnya pemilu menjadi cara rakyat melakukan evaluasi atas jalannya pemerintahan. Rakyat bisa menentukan sosok selanjutnya yang bisa memimpin Indonesia.
"Cuma sekarang cari akal untuk menunda Pemilu. Ini namanya sudah melampaui batas," ungkap Ketua MPW Pemuda Pancasila Jawa Timur itu.
Sebelumnya, beberapa elite parpol mengusulkan penundaan Pemilu 2024. Isu tersebut berawal dari ucapan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Gus Muhaimin.
Dia memakai sisi ekonomi sebagai alasan sehingga menunda Pemilu 2024. Sedianya, pesta demokrasi bisa ditunda hingga dua tahun ke depan.
LaNyalla merespons wacana penundaan pemilu 2024 dengan mengingatkan akan potensi revolusi sosial.
- Setelah Pelantikan Kepala Daerah, Sultan Wacanakan Gubernur Dipilih Secara Tidak Langsung, Simak Penjelasannya
- Senator NTT Abraham Liyanto Luncurkan Buku Keempat
- Senator Abraham Liyanto: Segera Implementasikan Guru PPPK Dapat Mengajar di Sekolah Swasta
- Tanggapi Ajakan Berpindah Warga Negara, Sultan: Kabur Apalagi Menyerah Bukan DNA Pemuda Indonesia
- PPUU DPD RI Lakukan Kunjungan Kerja di Jatim, Nih Agendanya
- Dorong Pembentukan Kejati Papua Barat Daya, Senator PFM: Agar Penanganan Hukum Efektif & Efisien