Periksa Dewan Tak Perlu Izin Mendagri

Izin pemeriksaan itu, imbuh dia, sebenarnya bisa diabaikan oleh penyidik dalam menangani perkara pidana pemilu. Sebab, dalam hukum berlaku asas lex postoriore derogat lex priori. Yaitu, undang-undang yang berlaku kemudian mengalahkan undang-undang yang berlaku sebelumnya. "(Fatwa) ini perlu supaya tidak disalahkan," tegas Ritonga.

Dia menyatakan telah menerima laporan perkara pidana pemilu sebanyak 56 kasus. Namun, tidak disebutkan berapa kasus yang melibatkan anggota dewan. Bentuk pelanggaran umumnya terkait dengan larangan dalam kampanye seperti diatur dalam pasal 84 UU Pemilu. Di antaranya, dalam kampanye melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan NKRI, menghina seseorang dan SARA, menghasut dan mengadu domba masyarakat, serta merusak atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu. (fal/mk)