Periksa Gubernur Kaltim, Kejaksaan Tunggu Putusan Kasasi

"Harus potong kompas. Kejagung harus memeriksa kasus kepala daerah yang terhambat izin Presiden," tegasnya.

Sedangkan juru bicara MK, Akil Mochtar mengatakan, pencabutan Pasal 36 ayat 1 dan 2 UU Pemerintahan Daerah Nomor 32 Tahun 2004 yang telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 berlaku sejak dibacakan. Sementara Awang Faroek ditetapkan sebagai tersangka sejak pertengahan 2010. (pra/jpnn)