Perilaku Polisi Dinilai Belum Berubah

jpnn.com - JAKARTA - Pengamat Kepolisian Bambang Widodo Umar menilai Polri telah gagal menjalankan reformasi internal. Perilaku aparat Polri, menurut Bambang, belum berubah. Polri telah menjadi anak emas reformasi karena langsung di bawah Presiden RI.

“Reformasi bagi Polri hanya sekedar lepas dari TNI dan langsung di bawah presiden. Tuntutan reformasi agar internal Polri juga mereformasi dirinya agar jadi pengayom masyarakat belum terwujud,” kata Bambang Widodo, saat dihubungi wartawan, Kamis (17/10).

Klaim keberhasilan reformasi Polri sebagaimana yang digembar-gemborkan Polri menurut Bambang, bersifat subjektif.

"Faktanya, tidak ada lembaga eksternal yang memberikan penilaian terhadap berhasil tidaknya reformasi Polri. Kecuali pernyataan dari petinggi Polri bahwa mereka telah banyak melakukan perubahan. Faktanya, masyarakat belum merasakan perubahan itu," tegasnya.

Dikatakannya, berbagai perubahan di tubuh Polri lebih banyak terjadi pada pembangunan gedung-gedung Polri yang megah. Perubahan mental yang seharusnya diutamakan, justru dilupakan. ”Padahal yang dibutuhkan masyarakat adalah perubahan sikap setiap anggota Polri. Ini yang tidak dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Beda halnya TNI, menurut Bambang pasca-reformasi, justru TNI lebih mengalami kemajuan dibanding Polisi yang semestinya dapat banyak keuntungan dari reformasi. "Ini terjadi karena dilepasnya Polri dari TNI membuat Polri euforia sehingga Polri lepas dari koridor reformasi,” jelasnya.

Bahkan, euforia ini kata Bambang membuat Polisi semakin menjauh dari standar civil societyi. "Faktanya, institusi dan managemen Polri masih militeristik. Harusnya kan polisi itu sipil yang minimal bisa seperti komunitas yudisial seperti hakim dan jaksa. Ini harus diluruskan karena pekerjaan Polri itu langsung ke masyarakat,” ujarnya.

Menjawab pertanyaan, siapa yang bertanggung jawab terhadap kondisi Polri yang seperti ini?, Bambang menjelaskan secara hirarki menjadi tanggung jawab presiden. Namun secara teknis tanggung jawab ada pada Kapolri. ”Kalau tanggungjawab hirarki, itu presiden karena kita menganut sistem presidensial. Tapi secara teknis dengan sendirinya jadi tanggung jawab Kapolri," tegasnya. (fas/jpnn)