Peringati Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Sejumlah Ormas Desak Kembali ke UUD 1945 Asli
Sementara Ketua Umum Aliansi Nasional Indonesia (ANINDO) Edwin H Soekowati menambahkan situasi ini juga membuat negara mengarah pada liberalisme, kapitalisme. Ditambah lagi sistem pemilu juga menimbulkan perpecahan, konflik horizontal.
“Nah, kondisi sekarang ini hampir sama situasinya, yang dialami oleh Bung Karno pada saat mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Baik itu politik multipartai, pengaruh asing, dan lain-lain," papar mantan anggota DPR RI ini.
Oleh karena itu, kata mantan anggota KPU RI tahun 1999 ini, sudah saatnya kembali ke UUD 1945 yang dilahirkan pada 18 Agustus 1945 (asli).
Tujuannnya, kata dia agar negara dan rakyatnya mampu mewujudkan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 adil dan makmur.
“Nantinya, konsep Trisakti Bung Karno, yang berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam budaya harus dilaksanakan oleh pemerintah yang dilandasi filosofi Pancasila dan UUD 1945 asli,” tegas Soekowati.(fri/jpnn)
Peringatan dekrit presiden harus dijadikan momentum untuk kembali ke UUD 1945 yang asli guna mewujudkan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 adil dan makmur.
Redaktur & Reporter : Friederich Batari
- Bentrok Ormas di Pekanbaru, 8 Pelaku Ditangkap Polisi
- Bentrok Ormas di Pekanbaru, Puluhan Orang Mengamuk
- Ucapan Cawagub DKI Suswono yang Bikin Gaduh di Pertemuan Ormas Bang Japar
- Motor Ditarik Debt Collector, Ormas Garis dan PP Terlibat Bentrok
- Ini Tampang Oknum Ormas Pelaku Penganiayaan dan Perusakan di Sukabumi
- Setoran Uang Keamanan Kurang, Ormas Keroyok Tukang Buah di Jakarta Barat