Peringati Hardiknas 2023, Komisi X DPR: Momentum Pembuktian Efektivitas Merdeka Belajar

“Kisruh organisasi penggerak misalnya yang sempat menjadi polemik nasional sehingga harus ditunda pelaksanaanya menjadi salah satu contoh. Belum lagi persoalan RUU Sisdiknas yang juga ditolak sebagian masyarakat pendidikan sehingga gagal menjadi program legislasi nasional prioritas,” katanya.

Di sisi lain, kata Huda berbagai persoalan dasar pengelolaan pendidikan nasional juga masih belum menemukan titik terang.

Saat ini program rekruitmen sejuta guru honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) juga masih belum sepenuhnya sesuai dengan harapan.

Belum lagi kesenjangan kualitas pendidikan kualitas pendidikan antar wilayah juga masih terasa..

“Upaya untuk membuat sekolah sebagai tempat aman dan nyaman bagi peserta didik untuk tumbuh kembang juga masih belum sepenuhnya terealisasi. Hal ini dibuktikan dengan masih maraknya bullying yang bahkan memunculkan korban jiwa,” katanya.

Politikus PKB ini pun berharap agar di sisa waktu 1,5 masa kerja Mendikbud Ristek Nadiem Makarim ini ada penajaman program prioritas sehingga ada dampak nyata dari upaya perbaikan kualitas pendidikan di tanah air.

Menurutnya, Nadiem Makarim perlu memilih program apa yang harus diselesaikan sehingga ada legacy yang diingat oleh publik.

“Saya menyarankan tunaikan saja rekruitmen sejuta guru honorer menjadi PPPK sehingga janji perbaikan kesejahteraan guru bisa terealisasi. Dengan demikian periode pemerintahan kedepan tinggal fokus pada peningkatan kualitas dan manajemen distribusi guru ke seluruh wilayah di tanah air,” pungkas Huda.(fri/jpnn)