Peringati Hari Bhayangkara, KontraS: Perbaikan Palsu Institusi Polri

Selain itu, kepolisian juga dinilai antikritik dengan penghapusan mural, penangkapan pembentang poster, dan pengejaran pembuat konten.
"Hal ini pada akhirnya menguatkan fenomena penyempitan ruang sipil dengan Polisi sebagai aktor pendorong utama. Sayangnya, tindakan dan langkah tegas nampak tak terlihat ketika Kepolisian berhadap-hadapan dengan pelanggar hak minoritas."
"Kepolisian begitu abai dan nampak tak berkutik dalam menghadirkan hak atas rasa aman bagi kelompok marginal. Sikap populisme Kepolisian yang berakibat tebang pilih di lapangan dalam memberikan perlindungan juga menjadi penyebab utama," jelas Fatia.
Kemudian, dia juga mengatakan kepolisian berperan membangun kedekatan dengan para investor.
Instruksi Presiden dan Kapolri dinilai berimplikasi pada naiknya eskalasi kekerasan di lapangan antara aparat dengan masyarakat.
"Alih-alih menangani konflik di masyarakat dengan berkeadilan, Kepolisian malah bertindak sewenang-wenangan terhadap masyarakat, melakukan tebang pilih penegakan hukum, dan memihak pada kepentingan perusahaan," tambah Fatia.
KontraS juga menyoroti komitmen perbaikan pendekatan di Papua yang disebutkan oleh Kapolri dalam wujud operasi Damai Cartenz.
Namun, KontraS menganggap komitmen tersebut tidak berimplikasi pada deeskalasi kekerasan dan perubahan situasi di Papua.
Peringati Hari Bhayangkara, KontraS menerbitkan catatan kinerja Polri periode Juli 2021 hingga Juni 2022, khususnya di sektor HAM
- PUI Apresiasi Kinerja Polri dalam Pengamanan Arus Balik Lebaran 2025
- Polisi Panggil Aktivis KontraS Seusai Mengeruduk Lokasi Pembahasan RUU TNI
- Utut Bilang KontraS Pernah Diundang Bahas RUU TNI, tetapi Tak Hadir
- Ternyata Ini Poin Pembahasan RUU TNI oleh DPR di Hotel Mewah
- Rapat DPR di Hotel Mewah Bahas RUU TNI Digeruduk Aktivis, Ini yang Terjadi
- KontraS Minta DPR Menghentikan Pembahasan Revisi UU TNI