Peringati Hari Sumpah Pemuda, Semua Pihak Diminta Kawal Tegaknya Pancasila

jpnn.com, JAKARTA - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) bekerja sama dengan Gerakan Pemuda (GP) Ansor mengelar seminar internasional di Jakarta, Rabu (28/10/2020).

Seminar bertema “Islam Rahmatan Lil Alamin, Pancasila and The Commission on Unalienable Rights: Preserving and Strengthening A Rules-Based Internasional Order In The 21st Century Founded Upon Shared Civilizational Values” diselenggarakan secara offline dan online.

Seminar dalam rangka memperingati Hari Santri dan Sumpah Pemuda, itu dihadiri, Menko PMK, Muhadjir Effendy; Menteri Hukum dan HAM, Yassona H Laoly; Wakil Menteri Agama, Zainut Tauhid; Wakil Ketua Dewan Pengarah BPIP, Jenderal TNI (Purn) Try Soetrisno; Sekretaris Dewan Pengarah BPIP, Mayor Jenderal TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya; Kepala BPIP, Prof Yudian Wahyudi, serta undangan lainnya.

Tampil sebagai pembicara adalah Menko Polhukam, Mahfud MD, Dewan Pengarah BPIP Rikard Bagun, Katib Aam PBNU Yahya Cholil Staquf, Sekjen PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti, Mary Ann Glandon (Ketua Commission on Unalienable Rights, Kemenlu Amerika Serikat), dan F. Cartwright Weilnad (Commission on Unalienable Rights, Kemenlu AS).

Kemudian, Ketua Umum PP GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas, Cesar Rossello (Utusan Khusus Centrist Democrat International), C. Hollland Taylor (Utusan GP Ansor untuk PBB, Amerika dan Eropa), dan Siswo Pramono, Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Luar Negeri Kemenlu RI.

Dalam kesempatan itu, KH Yahya Cholil Staquf mengatakan, GP Ansor hingga saat ini terus berjuang dalam mengawal negara, salah satunya adalah mengawal tegaknya ideologi Pancasila. Dia meminta semua pihak juga ikut bersama mengawal tegaknya Pancasila.

Di sisi lain, lanjutnya, GP Ansor juga terus menyuarakan kepada seluruh organisasi keagamaan di dunia untuk berkolaborasi dalam menghentikan cara pandang masyarakat yang diskriminatif terhadap perbedaan agama.

“Misi utama GP Ansor adalah perdamaian. GP Ansor dikenal dunia karena berhasil menyelesaikan berbagai masalah keumatan yang mengancam kedaulatan negara Republik Indonesia.”