Peringatkan Pejabat Negara Curi Start Kampanye, Lolly: Itu Tidak Etis

jpnn.com, JAKARTA - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memperingatkan siapa pun terutama anggota partai politik hingga pejabat negara agar menahan diri untuk tidak meminta masyarakat memilih calon tertentu di luar tahapan kampanye alias curi start.
Peringatan itu disampaikan anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty di Jakarta pada Kamis (21/7).
"Hal itu untuk menghindari kegaduhan yang tidak diperlukan selama tahapan pemilu," katanya.
Menurut Lolly, semua pihak perlu menahan diri agar jangan curi star kampanye meskipun belum ada peserta definitif Pemilu 2024, karena itu berkonsekuensi pada tidak dapatnya dugaan pelanggaran pemilu ditindaklanjuti.
Lolly menyebut Bawaslu berkepentingan melakukan pencegahan terjadinya pelanggaran dengan mengimbau agar tiap orang mematuhi tahapan Pemilu 2024 yang telah ditetapkan
Berdasarkan PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2024, rangkaian pemilu masih pada proses penyusunan regulasi dan persiapan pendaftaran partai politik calon peserta pemilu.
Tahapan pendaftaran partai politik peserta pemilu dimulai pada 1 hingga 14 Agustus 2024.
Kemudian, tahapan penetapan peserta pemilu pada 14 Desember 2022 dan tahapan kampanye pada 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024.
Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty memperingatkan pejabat negara dan politisi yang curi start kampanye Pemilu 2024. Kalimatnya keras sekali.
- Kuasa Hukum Tegaskan Agustiani Tio Harus Berobat ke China, tetapi Dihalangi KPK
- Pengamat: Pilkada Barito Utara Berjalan Baik, Sesuai Aturan yang Belaku
- Ketua KPU Barito Utara Sebut Sudah Jalankan Seluruh Aturan Pilkada
- Johanis Tanak Nilai Kewenangan DPR Evaluasi Pejabat Bertentangan dengan UU
- Datangi Komnas HAM, Agustiani Tio Laporkan Kesewenang-wenangan KPK
- Langkah KPU Barito Utara yang Tetap Ngotot Izinkan Pemilih Ilegal Mencoblos Dipertanyakan