Peringkat Kemudahan Berbisnis di Indonesia Masih Jeblok

"Investor biasanya lari bila di wilayah yang akan ditanamkan investasinya mendapat perlakuan buruk. Seperti perizinannya yang panjang, penarikan uang diluar ketentuan, dan lain-lain. Dengan UU Layanan Publik, hal yang begituan telah dilarang. Hanya implementasinya belum maksimal. Karena itu kepala daerah harus ikut membantu dalam menciptakan keamanan dan kenyamanan berinvestasi," bebernya.

Meski sedikit gembira dengan kenaikan peringkat Indonesia dalam kemudahan berbisnis, namun Azwar mengaku sedikit kecewa dengan hasil pemberantasan korupsi yang masih jauh dari harapan. "Hasilnya  belum memuaskan. IPK negara tetangga seperti Singapura 9,3, Korea Selatan 5,4 dan Malaysia 4,4 pada 2009, sedangkan Indonesia masih di angka 2," ujarnya. (esy/jpnn)