Perintah Abdullatief kepada Pimpinan OPD: Pastikan Semua Honorer Terdaftar
jpnn.com - MANOKWARI - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Manokwari melakukan pemutakhiran data Pegawai Pemerintah Non-Pegawai Negeri (PPNPN) atau tenaga honorer di lingkup Pemprov Papua Barat yang telah terdaftar sebagai peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Kepala BPJS Kesehatan Manokwari Dwi Sulistyono Yudo mengatakan tujuan rekonsiliasi untuk memastikan bahwa Pemprov Papua Barat telah melaksanakan kewajiban mendaftarkan seluruh tenaga honorer beserta keluarga mereka dalam program JKN.
"Supaya data pegawai selalu ter-update baik itu pegawai yang baru didaftarkan atau yang telah keluar," kata Dwi di Manokwari, Kamis (20/7).
Dia mengatakan, pemerintah provinsi selaku pemberi kerja, harus melaporkan setiap tahun kepada BPJS Kesehatan terkait perpanjangan kepesertaan tenaga honorer pada program JKN.
Perpanjangan itu paling lambat dilaporkan Desember untuk keaktifan selama satu tahun mendatang.
Disebutkan, besaran iuran JKN yang dibayar oleh tenaga honorer sebesar lima persen dari gaji.
Perinciannya, satu persen ditanggung peserta dan empat persen menjadi tanggungan pemberi kerja.
Iuran tersebut untuk lima anggota keluarga yakni suami/isteri dan tiga orang anak.
Abdullatief Suaeri memerintahkan seluruh pimpinan OPD untuk memastikan bahwa seluruh tenaga honorer terdaftar.
- 5 Berita Terpopuler: Cermati 11 Ketentuan KepmenPAN-RB 634 soal Honorer TMS & Belum Melamar, Ada Jabatan yang Disorot
- KepmenPAN-RB 634 Tahun 2024 Senjata Honorer TMS & Belum Melamar, Cermati 11 Ketentuannya
- 5 Berita Terpopuler: KemenPAN-RB Punya Info Terbaru, Dirjen Nunuk Bergerak Urus Guru Honorer, tetapi Masih Proses
- 5 Berita Terpopuler: Dua Kategori PPPK 2024 dengan Gaji Berbeda, Mulai Berlaku Awal 2025, tetapi Tetap Ada Prioritas
- Dirjen Nunuk Tegaskan P1 Tetap Prioritas Penempatan PPPK 2024
- 5 Berita Terpopuler: Dipastikan Hanya 25% yang Lulus PPPK, tetapi Jangan Ada PHK, Tolong Teken SK Honorer