Perintah Jokowi Jelas di Hadapan Sejumlah Menteri, Prioritaskan Transisi Energi

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan jajaran menteri di kabinetnya untuk melakukan koordinasi dan membangun sebuah platform dalam rangka mendukung PLN melaksanakan mekanisme transisi energi.
Hal itu disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani seusai mengikuti rapat dengan Presiden Jokowi dan sejumlah menteri terkait di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (31/1).
Menurut Sri Mulyani, terdapat komitmen sebesar USD 20 miliar untuk berbagai proyek transisi energi di tanah air.
"Presiden meminta supaya para menteri berkoordinasi membangun sebuah platform yang waktu itu sudah diluncurkan oleh Bapak Presiden di G20. Ada komitmen 20 billion USD," ucap Sri Mulyani.
Tidak hanya itu, Jokowi juga meminta jajarannya untuk menyusun regulasi yang dapat melandasi kegiatan tersebut sehingga dapat berjalan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan.
"Dibutuhkan suatu peraturan untuk melandasi itu supaya bisa berjalan secara kredibel dan baik. Itu yang tadi presiden minta supaya kami menyusun," tandasnya.
Di sisi lain, pemerintah akan mendukung pembentukan induk (holding) dan anak perusahaan (subholding) di PT PLN (Persero).
"Jadi, untuk pembentukan holding-subholding, menurut saya tidak ada halangan dari sisi perpajakan, bahkan kami akan mendukung," ujar Sri Mulyani.
Jokowi memerintahkan menterinya untuk mendukung PLN melaksanakan mekanisme transisi energi.
- Catat Penjualan Tertinggi, PLN IP Berhasil Memasok Listrik 83.082 GWh Pada 2024
- PSI Paling Dekat dengan Jokowi, Wajar Mengadopsi Partai Super Tbk
- PLN IP Bakal Tambah Pasokan Daya Listrik Lebih dari 2.000 MW
- Sri Mulyani Laporkan Defisit APBN Februari, Jangan Kaget ya!
- IHSG Melaju di Zona Hijau, Pengaruh THR Cair 100 Persen?
- PSI Adopsi Ide Partai Super Tbk Jokowi, Ini Kata Pakar soal Dampaknya