Perintah Jokowi ke Kapolda dan Pangdam: Waspada
jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh kapolda dan pangdam se-Indonesia untuk mewaspadai ancaman Covid-19 varian Omicron yang sudah mulai menyebar ke banyak negara.
Presiden menginstruksikan jajaran TNI-Polri untuk terus menggencarkan program vaksinasi kepada masyarakat.
Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Jokowi saat memberikan pengarahan kepada Kepala Kesatuan Wilayah (Kasatwil) di Candi Ballroom, Hotel The Apurva Kempinski, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Jumat (3/12).
“Ancaman ini belum selesai. Kita boleh bersyukur, kita boleh berbangga, tetapi tetap harus waspada, hati-hati yang namanya sekarang ini ancaman gelombang keempat varian Omicron, hati-hati,” tutur Jokowi.
Kepala Negara menegaskan para pihak, utamanya yang bertugas di wilayah perbatasan, untuk lebih waspada terhadap varian Omicron tersebut. Jokowi menilai varian Omicron lebih cepat penyebarannya dibandingkan varian Delta, berdasarkan hasil studi yang ada saat ini.
"Utamanya, polda-polda yang berkaitan dengan perbatasan dengan negara-negara lain karena yang membawa bisa orang-orang asing, bule-bule, tetapi juga dari warga negara kita sendiri utamanya tenaga kerja kita yang dari luar waktu masuk kembali,” ucapnya.
Lebih lanjut, Presiden Jokowi meminta TNI-Polri berserta jajarannya untuk terus mempercepat dan menggencarkan program vaksinasi Covid-19 terutama kepada provinsi-provinsi yang capaian vaksinasinya masih rendah.
“Provinsi-provinsi mana yang masih harus digencarkan, ada 15 provinsi yang masih di bawah 60 (persen). Sumsel, Sumbar, NTT, Kalbar, Kalsel, Riau, Sulbar, Sulsel, Maluku Utara, Sulteng, Papua Barat, Maluku, Sultra, Aceh, Papua,” ucap presiden.
Presiden Jokowi memberikan perintah kepada seluruh kapolda dan pangdam se-Indonesia. Simak.
- Deddy PDIP Yakin Pemberedelan Pemeran Lukisan Yos Suprapto Bukan Perintah Prabowo, Lalu Siapa?
- Pemberedelan Lukisan Yos Suprapto, Bonnie PDIP Singgung Prabowo, Tidak Mungkin
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- Jawab Tudingan, Dolfie PDIP Bilang Aturan PPN 12% Diinisiasi Pemerintahan era Jokowi
- Konfigurasi Politik Nasional Dinilai Tak Mendukung Sikap Polisi untuk Humanis
- Perdana di Era Prabowo, Pameran Lukisan Tunggal Seniman Kawakan Ini Diberedel