Perjuangan Honorer GTKHNK 35+ Jabar Dapat Dukungan dari Bupati Kuningan

jpnn.com, KUNINGAN - Anggota forum Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Nonkategori usia 35 Tahun ke Atas (GTKHNK 35+) di Jawa Barat, senang karena perjuangan mereka untuk diangkat sebagai PNS melalui Keputusan Presiden (Keppres) telah mendapatkan dukungan tujuh kepala daerah di provinsi itu.
Terbaru, dukungan berupa rekomendasi dikeluarkan oleh Bupati Kuningan Acep Purnama, yang ditujukan kepada Presiden RI terkait pengabulan permohonan Keppres yang mengakomodir GTKHNK 35+ untuk segera diangkat sebagai PNS.
"Ini merupakan kabar yang sangat menggembirakan," ucap Sigid Purwo Nugroho selaku ketua GTKHNK 35+ Provinsi Jawa Barat kepada jpnn.com, Minggu (5/7).
Tenaga honorer di SMPN Satu Atap Cibulan Kabupaten Kuningan ini menyebutkan, dengan adanya dukungan dari bupatinya itu, saat ini total sudah tujuh kepala daerah kabupaten dan kota yang telah mendukung perjuangan mereka.
"Semoga dukungan bupati dan wali kota lain di Jawa Barat segera menyusul. Saya juga berharap gubernur berkenan mendukung dan melayangkan surat kepada Presiden RI terkait pengabulan Keppres PNS," ungkap Sigid.
Terpisah, Ketua GTKHNK 35+ Kuningan Eman Sulaeman mengucapkan terima kasih atas dukungan bupati beserta jajaran Pemda Kabupaten Kuningan, Kepala BKPSDM, Kadisdik, Ketua PGRI dan kepada DPRD setempat.
"Data GTKHNK 35+ Kuningan sudah masuk ke BKPSDM, tetapi perjuangan belum selesai. Saya berharap agar kekompakan teman-teman pengurus GTKHNK 35+ Kuningan dan seluruh anggota tetap terjaga," ucap Eman Sulaeman. (fat/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Bupati Kuningan mengirim surat kepada presiden terkait perjunangan honorer GTKHNK 35+.
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
- 5 Berita Terpopuler: Formasi Honorer Database BKN Sudah Terungkap, tetapi Nasibnya Belum Jelas
- Ketahuilah, Peluang jadi PPPK Sirna jika Honorer Diputus Kontraknya
- Dilantik Jadi Gubernur, ASR Pastikan Tak Ada Pemotongan Gaji dan PHK di Sultra
- Kapan Pendaftaran PPPK 2025 Dibuka? Sebegini Formasi untuk Honorer Database BKN
- Honorer Non-database BKN Masa Kerja Lebih 2 Tahun jadi PPPK Paruh Waktu?
- Nasib Honorer Non-Database BKN Belum Jelas, Sudah Ngebet Tambah Non-ASN